Sabtu , 16 Desember 2017
Home / SOSOK & TOKOH / Dadang Suwanda, dari Buku Hingga Azas Desentralisasi

Dadang Suwanda, dari Buku Hingga Azas Desentralisasi

Oleh Budi Setiawan

Dadang suwanda- halaman 16

JAKARTA,AMUNISINEWS.COM- Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, CA, salah seorang dosen IPDN juga merupakan sosok penulis yang produktif. Sudah banyak buku yang ditulisnya, terutama mengenai adminstrasi pemerintahan daerah.

Di antara hasil karyanya adalah Opini Wtp Laporan Keuangan Pemda, Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda, Standard Operating Procedures, Sistem Akuntasi Akrual Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Peningkatan Fungsi DPRD, Optimalisasi Penganggaran DPRD, Penguatan DPRD, Peran Pengawasan DPRD.

Buku-buku tersebut bisa diakses di situs resminya: dadang suwanda buku.com.

Dalam perbincangan dengan jurnalis Amunisinews.com, Minggu (29/10) pria kelahiran Jakarta ini berpandangan, bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. “Asas Desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan seuatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah,” katanya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri di wilayahnya.

Sistem otonomi daerah, katanya,  diharapkan mampu membangun negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya dapat memberi layanan kepada publik dengan lebih baik karena pemerintah berada lebih dekat dengan masyarakat. “Pun, sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini mendukung demokrasi sehingga memunculkan pemimpin pemerintahan baru yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tuturnya.

Dadang Suwanda mengatakan tujuan desentralisasi adalah untuk merealisasikan pembangunan negara menjadi lebih efesien, untuk mencapai ini semua, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi. Seperti perbaikan kelembagaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke perintahan desa.

Di semua level birokrasi harus menghayati posisi dan perannya serta mengikuti perkembangan disiplin administrasi yang semakin maju. Kondisi ini diperlukan dalam menghadapi kemajuan dan perubahan lingkungan strategis yang bersifat multidimensi. Sasaran yang  ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional, beretika, dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, serta dapat memenuhi tuntutan publik terhadap kebutuhan pelayanan yang semakin berkualitas.

“Otonomi daerah harus tetap dalam konsep dan bingkai negara keastuan Republik Indonesia. Dalam kebijakan pembuatan peraturan, pemerintah daerah harus melakukan singkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar semua produk peraturan daerah selaras tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” harap Dadang Suwanda.

Untuk merealisasikan tujuan desentralisasi, selain memperpaiki kelembagaan dan kebijakan di semua level pemerintahan, ada yang lebih penting untuk diperbaikinya, yaitu kualitas sumber daya manusia. Tanpa  suberdaya manusia yang memiliki integritas dalam semua level birokrasi, maka tujuan desentralisasi tidah akan terwujud.

“Ledearship juga sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan desentralisasi untuk mewujudkan kerberhasilan otonomi daerah. Dengan memahami potensi daerahnya dan mampu mengelolanya, maka seorang kepala daerah akan mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan maksimal, untuk menuju daerah yang otonom dan mandiri,” tegas dadang.

Titian Karir

Pria kehahiran  20 Juli 1962 ini   mengawali karirnya sebagai pegawai negeri di Derektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Berikutnya dia berkarir di BPKP. Dia juga dipekerjakan di inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Jabatan yang pernah dipangkunya antara lain Kepala Bagian Adminstrasi dan Tata Usaha Pengaduan Inspektorat Kementrian Dalam Negeri pada bulan Juni 2008 s/d September 2009, Kepala Bagian Umum Bulan September 2009 s/d september 2010, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan bulan Mei 2010 s/d November 2010 serta inspektur wilayah lll pada inspektoral Jenderal kementerian Dalam Negeri bulan september 2010 s/d November 2012.

Menjadi auditor pada BPKP dan inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bulan November 2012 s/d.Agustus 2013. Sejak 1 Agustus 2013 sampsi hari ini beliau menjadi dosen IPDN.

Dia menawarkan, bagi yang berminat untuk Konsultasi dan membuat Buku bisa hubung langsung di VIA Selular: 0813-8608-2500.

 

Editor Hendra Usmaya

 

(Visited 207 times, 1 visits today)

Simak Juga

IMG-20170919-WA0067

Senyuman Polwan Cantik Satu Ini Bisa Bikin Jantung Para Pria Dag Dig Dug

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM – Mata kaum adam pasti akan terbelalak ketika melihat Polwan cantik satu ini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *