Jumat , 24 November 2017
Home / HUKUM-KRIMINAL / Hukum Wajib Ditegakkan, Jangan Intervensi Hukum

Hukum Wajib Ditegakkan, Jangan Intervensi Hukum

Oleh: Budi Setiawan

Frederick Yunadi Kuasa hukum kasus e-KTP
Fredrich Yunadi Kuasa hukum kasus e-KTP

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM –  Penetapan Setya Novanto menjadi tersangka kembali tidak bisa dilakukan sebab sudah menang di praperadilan. Putusan praperadilan menegaskan bahwa KPK tidak bisa menjeratnya lagi. Tetapi KPK tetap melakukan Perlawanan terhadap putusan pengadilan yang mana pada waktu lalu dalam sidang praperadilan telah di menangkan oleh Satya Novanto di Pengadilan Negeri Jakrta Selatan

Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi saat diminta komentarnya Selasa,14/11/17.di kantornya kawasan Jakarta Selatan. Pria yang di kenal tegas ini mengatakan. “Saya menjerat  dengan Pasal 414 dan Barang Siapa yang Melawan Putusan Pengadilan itu tentunya Pidana paling lama 9 tahun Penjara”.

Persoalan ini sudah kita Laporkan ke Mabes Polri dan sedang dalam Proses pihak kepolisian untuk Menindak Lanjuti Laporan tersebut. Menurut Yunadi, sekarang ini KPK sudah terduga, seharusnya Pimpinan KPK harus Mengundurkan diri menurut undang-undang KPK.

Fredrich Yunadi, melakukan judicial review terhadap UU KPK, pasal 46 ayat 1 dan 2. Pasal ini digugat lantaran dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945. KPK menggunakan pasal tesebut menjadi dasar pemanggilan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik.

Sementara itu, mengacu kepada Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 80 F UU MD3, Fredrich mengatakan bahwa anggota dewan memiliki hak imunitas.

Fredrich Yunadi menjelaskan, “KPK tidak memiliki legal standing wewenang untuk memanggil anggota DPR. Apa yang terjadi kalau mereka itu disentuh oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan,  tentu tiap hari kerjanya anggota dewan di pangil pangil dan di periksa,.berarti akan terjadi kelumpuhan Legislasi, dan selanjutnya Pemerintah kita juga akan Lumpuh” ucap Fredrich yunadi.

Pemanggilan anggota dewan oleh KPK tutur nya, harus seizin Presiden. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan putusan MK Nomor 76 Tahun 2014 tentang revisi Pasal 224 ayat 5 UU MD3. Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto (SN) oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945.

Hukum harus di tegakan jangan intervensi atau paksakan hukum dan jangan di permainkan. Hukum juga harus di hormati. Kalau tidak menghormati UUD 1945 tidak usah ada di Indonesia. Jadi semua aturan dan undang-undang tidak boleh berseberangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi paling tinggi dari hirarki konstitusi.

 

editor: maliki hd

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

Simak Juga

pamsimas-1

LSM Gebrak Akan Laporkan PPK Pamsimas di Desa Balunijuk Merawang

Oleh Roby SUNGAILIAT, AMUNISINEWS.COM–Ketua LSM Gebrak Babel Suherman Saleh akan melaporkan PPK proyek PAMSIMAS Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *