Sabtu , 19 Agustus 2017
Home / BISNIS-EKONOMI / Kasus Awe Diklaim Perdata, Jaksa Anggap Kasus Sudah Nebis in Idem

Kasus Awe Diklaim Perdata, Jaksa Anggap Kasus Sudah Nebis in Idem

IMG-20170725-WA0030

PANGKALPINANG,AMUNISINEWS.COM – Dalam agenda pertama sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang saling gugat dan jawab antara pemohon (tim pengacara Awe) dan termohon (Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung). Dalam materi gugatan dan jawaban kedua belah pihak saling adu argumentasi di hadapan  hakim tunggal Hotma.

Tim pengacara dari law office HM Zuchli Imran Putra, Afriady Putra dan Andi Kinang berkesempatan awal membacakan gugatanya. Dalam gugatanya yang dibacakan Zuchli Imran bersikukuh  kasus yang menjerat klien Suwidi als Awe dengan sprint-62/N.9/Fd.02/2017 tanggal 8 Februari 2017 serta penetapan tersangka print-288/N.9/Fd 1/5/2017  tidak sah secara hukum. Dengan alasan bagi Zuchli  kasus ini bukan merupakan ranah hukum pidana melainkan ranah perdata.

“Karena pemohon (Awe) merupakan debitur dari LPDB-KUMKM berdasarkan akta perjanjian pinjaman CV. Biliton Makmur sebesar Rp 2 milyar nomor 93 tanggal 29 Juli 2013. Dalam permohonan itu Awe telah memberikan jaminan berupa akta-akta fidusia. Dokumen yang diserahkan itu semuanya asli berupa kepemilikan CV Biliton Makmur kepada pihak LPDB-KUMKM,” kata Imran.

Imran –sapaan akrab-  akui klienya itu  dalam kondisi tersendat-sendat dalam pengembalian pinjaman. Namun diklaimnya tidak ada niat jahat  dikarenakan sedang mendapat musibah. Dimana 3 unit truk milik klien yang membawa sembako beras tenggelam di tengah laut. “Sehingga usaha pemohon mengalami hambatan yang besar. Akan tetapi selanjutnya kembali mencicil angsuran yang tertunggak,” sebutnya.

Dengan kejadian peristiwa di atas, bagi Imran hubungan hukum antara pihak LPDB-KUMKM adalah keperdataan. Salah satu pihak menurutnya tidak dapat melaksanakan kewajibanya (prestasi) diartikan sebagai wanprestasi. “Seorang dapat melakukan wanprestasi bilamana tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Melaksanakan tetapi terlambat. Melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya,” ucapnya.

Masih dalam gugatan, Afriady Putra menuding jaksa terlalu memaksa  kasus ini sebagai tindak pidana korupsi. Padahal tidak ada unsur  memperkaya diri selain itu juga tidak ada hasil audit BPK dan BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara. “Perjanjian pinjaman antara klien dan LPDB-KUMKM belum selesai dan masih dilakukan pembayaran angsuran walau tersendat-sendat. Sehingga tidak ada unsur memperkaya diri, itu tidak dapat dibuktikan jaksa. Jadi penetapan tersangka itu tidak sah,” tambahnya.

Sementara pihak tim jaksa sendiri tetap pada keyakinan awal dan tanpa butuh waktu lama langsung memberikan jawabanya. Diawali dengan pernyataan keberatan karena praperadilan ini sebelumnya sudah diputus di PN Tanjung Pandan. Bahkan telah sampai pada pemeriksaan  pokok perkara.  Jaksa  perkara ini sudah  berkriteria  ne bis  in idem yakni seseorang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. “Kami berpendapat PN Pangkalpinang tidak berwenang mengadili dan melakukan pemeriksaan praperadilan terhadap perkara ini, mengingat waktu dan tempat (locos delicti) kejadian perkara berada dalam wilayah hukum PN Tanjung Pandan. Sehingga menjadi wewenang PN Tanjung Pandan untuk memeriksa dan memutusnya,” buka jaksa  Yunardi.

Bagi jaksa bila hakim berpendapat lain  maka pihaknya langsung memberikan jawaban. Berikut beberapa inti jawaban dari tim jaksa. Bagi jaksa kasus ini murni tidak pidana korupsi karena telah ditemukan  manipulasi dokumen sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir LPDB-KUMKM sebesar Rp 2 milyar. Jaksa mengungkap sedari awal sudah terdapat niat jahat dari Awe bersama pihak LPDB-KUMKM. Jaksa juga memaparkan fakta  kalau di provinsi lain yakni Makassar, Goa dan Sukabumi penyidikan serupa dengan kerugian negara senilai Rp 300 milyar sudah pernah dilakukan  para terdakwa dihukum bersalah.

Tidak puas di situ, jaksa juga memaparkan tersangka Suwidi pada periode yang hampir bersamaan selain mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM juga mendapatkan kucuran kredit dari Bank BNI Tanjung Pandan sebesar Rp. 7 miliar. Hingga kini menurut jaksa tidak dilakukan pengembalian  sesuai kewajiban. Parahnya lagi jaminan atau agunan yang diajukan nilainya jauh lebih kecil dari jumlah kredit yang diterima.

“Perbuatan Awe selaku direktur CV. Biliton Makmur telah memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga dalil pemohon tersebut bukan merupakan ruang lingkup/objek praperadilan yang pembuktiannya akan dilaksanakan pada saat proses persidangan/penuntutan,” jelas jaksa Yunardi.

Menjawab keabsahan penetapan tersangka dikatakan penanganan   perkara ini  cukup panjang  sampai pada penetapan tersangka. Diawali penyelidikan  dugaan  korupsi pada penyimpangan program dana bantuan bagi pengembangan koperasi wanita (PERKASA) dan koperasi perkotaan dan pedesaan kementrian koperasi dan UKM RI  tahun 2012 hingga 2015. Dari serangkaian penyidikan itu  penyidik telah memperoleh 2 alat bukti  berupa keterangan saksi dan  dokumen.

“2 alat bukti yang cukup itu penyidik telah menetapkan Awe sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2013 di Kabupaten Belitung. Penyidik telah memerika saksi-saksi dan ahli serta melakukan penyitaan-penyitaan yang  dianggap perlu untuk mempertegas dan menguatkan bukti-bukti,” ujarnya.

Terkait tudingan tidak adanya keterlibatan BPK dan BPKP dalam penentuan kerugian negara pihak jaksa berbeda pandangan. Bagi jaksa penetapan tersangka  telah didasari dengan bukti permulaan yang cukup. “Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa surat perintah penahanan terhadap pemohon dan penyitaan terhadap dokumen milik pemohon adalah sah,” tandasnya.(hnfi/herman)

(Visited 27 times, 1 visits today)

Simak Juga

IMG-20170301-WA0021

Profit PT Timah Naik Jadi Rp 251,97 Miliar

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Kemajuan keuangan PT Timah Tbk Pangkalpinang Bangka Belitung diakhir tahun 2016 sangat signifikan di …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *