Jumat , 19 Januari 2018
Home / NASIONAL / Massa Tolak Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU

Massa Tolak Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU

Oleh Budi Setiawan

demo toolak peru- nasional

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM – Bersamaan dengan rencsana pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa yang diberi nama Aksi 2410, untuk menolak pengesahan tersebut. Mereka menggelar aksinya di depan pintu gerbang Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Rapat Paripurna DPR RI sendiri dengan agenda pengesahan Perpaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas menjadi undang-undang digelar, Selasa (24/10). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, diharapkan akan selesai dan hasilnya diputuskan hari ini.

Massa yang terdiri dari beragam ormas   berkumpul di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, dengan membawa bendera ormas dan sejumlah poster bertuliskan penolakan terhadap Perppu Ormas.

Selain itu, mereka juga melakukan orasi sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat aksi ujuk rasa yang memakan hampir sebagian ruas jalan tersebut, lalu lintas di depan Gedung DPR RI tersendat.

Aksi unjuk rasa 2410 ini dijaga oleh ratusan personel keamanan gabungan, dan puluhan kendaraan taktis seperti mobil water cannon, barracuda, dan mobil penerangan ditempatkan tepat di dalam gerbang gedung DPR/MPR.

Keberadaan kendaraan itu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat aksi berlangsung. Selain kendaraan, ratusan personel gabungan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga petugas keamanan DPR ditempatkan di berbagai sisi kawasan Gedung DPR/MPR, khususnya di depan pintu masuk gedung yang menjadi titik utama digelarnya aksi.

Selain petugas kepolisian gabungan, ada tim “Asmaul Husna” yang turut bertugas mencegah terjadinya bentrok massa. Mengenakan peci berwaran putih, tim tersebut merupakan anggota kepolisian Polres Jakarta Barat.

Sebagai informasi, hari ini DPR akan menggelar rapat paripurna pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini diharapkan akan selesai dan hasilnya diputuskan hari ini.

Perppu Ormas ni sendiri diterbitkan oleh pemerintah pada 10 Juli 2017 lalu. Saat itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan penerbitan Perppu Ormas untuk menjaga NKRI dari kelompok yang menolak dasar negara Pancasila.

Terbitnya Perppu Ormas langsung diikuti oleh kebijakan pemerintah mencabut badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Dasar kebijakan itu, pemerintah menganggap HTI mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Perppu Ormas seketika menjadi perdebatan. Sebagian kalangan dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok Islam, terutama Alumni 212 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Editor Hendra Usmaya

.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)

Simak Juga

pamsimas-1

LSM Gebrak Akan Laporkan PPK Pamsimas di Desa Balunijuk Merawang

Oleh Roby SUNGAILIAT, AMUNISINEWS.COM–Ketua LSM Gebrak Babel Suherman Saleh akan melaporkan PPK proyek PAMSIMAS Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *