Jumat , 22 September 2017
Home / HUKUM-KRIMINAL / Penetapan Tersangka DL Sitorus tak Berdasar

Penetapan Tersangka DL Sitorus tak Berdasar

IMG-20170912-WA0034

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-
Pada Senin (11/9/2017), Sihar Sitorus, putra alm DR Sutan Raja DL Sitorus, didampingi kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, yaitu Marihot Siahaan SH,MH dari LBH Rakyat Merah Putih, dan juga Ketua Umum LBH RMP Ricky Sitorus serta Sekretaris Umum LBH RMP Sarluhut Napitupulu, mendatangi kantor Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Penegakan Hukum Pidana, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta Pusat.

Adapun maksud kedatangan Sihar Sitorus dan kuasa hukumnya untuk menemui Drs Muhammad Yunus, Direktur Direktorat Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakum KLHK, ingin bertanya langsung dan meminta data dan berkas Surat Penetapan Tersangka dan BAP alm DR Sutan Raja DL Sitorus, ayah Sihar Sitorus.

“Kami tak jumpa, karena Pak Yunus tak berada di tempat kata stafnya, sehingga permintaan data dan berkas BAP serta penjelasan belum kami dapat dari Pak Direktur mengapa harus koordinasi dengan pihak tertentu untuk mendapatkan data dan berkas tersebut, ” kata Sihar Sitorus.

Padahal, permintaan data dan berkas surat penetapan tersangka dan BAP alm DL Sitorus menjadi penting bagi keluarga untuk mengetahui kebenaran dan kejelasan status tersangka kepada almarhum.

“Dengan kata lain, jika memang tersangka apa dasar dan alasannya ? Artinya, supaya semua menjadi jelas dan terang benderang, dan kedepan tidak perlu pak Direktur harus melakukan koordinasi dengan pihak tertentu lagi yang tidak ada relevansi hukumnya,” katanya.

Sebelumnya, Marihot Siahaan, kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, pada 8 September 2017 telah melayangkan surat kepada Muhammad Yunus memohon diberikan surat penetapan tersangka terhadap DL Sitorus berikut berkas BAP.

Saat menghantar surat tersebut ke KemenLHK, Marihot juga tidak dapat bertemu dengan Yunus, karena tak berada di tempat, dan Marihot diminta bersabar karena pihak KLHK akan melakukan koordinasi dengan pihak tertentu dulu apakah diperbolehkan diberikan dokumen tersebut.

“Dengan alasan direktur tak di tempat, lalu staf dibawah direktur, misalnya se level Kasubdit, tak berani bertemu dengan alasan takut salah. Sikap ini sangat tidak mendukung Nawa Cita Jokowi di bidang pelayanan publik, mesti dilakukan revolusi mental,” kata Marihot.

Ketua Umum LBH Rakyat Merah Putih, Ricky Sitorus, membenarkan bahwa mereka hanya ditemui staf ketika berkunjung ke KemenLHK.

Ricky sangat menyayangkan sikap para pejabat pada Direktorat Penegakan Hukum KLHK yang tidak mau bertemu dengan mereka. Saat itu menurut staf di KemenLHK Direktur M. Yunus tidak diketahui sedang dimana dan yang ada di tempat adalah Kepala Subdit Penyidikan Perambah Hutan Edward Sembiring S.hut, M.Si, namun Sembiring pun tidak mau ditemui karena takut dipersalahkan oleh pimpinan.

Kondisi ini, kata Ricky, seolah mempertontonkan betapa buruknya sikap abdi negara dan Pelayanan Birokrasi di Direktorat Penegakan Hukum di KLHK. Reformasi Birokrasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KLHK faktanya tidak seindah Tujuan permen tersebut yaitu mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif.

Namun aneh juga rasanya jika tim PMPRB tahun 2015 bisa menghasilkan nilai indeks RB 80,96 di KLHK tersebut.

Ditambahkan Ricky, bahwa pihaknya sebagai LBH RMP mengungkap fakta dan data tersebut bukanlah untuk membuat Menteri KemenLHK dan jajarannya tersinggung atau gerah, justru sebaliknya informasi ini dapat dijadikan sebagai masukan positif untuk perbaikan ke depan.

“Sebagai penyelanggara pelayanan publik, abdi negara dan abdi masyarakat di direktorat penegakan hukum pidana KemenLHK belum berhasil dalam merespons dinamika keterbukaan informasi sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif, “ kata Ricky. (budi)

(Visited 67 times, 1 visits today)

Simak Juga

habiburakhman- perkara

Prihatin Dengan Pelaporan Terhadap Aktivis, ACTA Ajukan Uji Materiil Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Prihatin dengan nasib sejumlah aktivis yang menyampaikan kritik, justeru dilaporkan menyebar ujaran kebencian di …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *