Jumat , 24 November 2017
Home / BERITA UTAMA / Presiden Diminta Tuntaskan Kasus Gaby
(Almh Gaby)       Presiden Jokowi
(Almh Gaby) Presiden Jokowi

Presiden Diminta Tuntaskan Kasus Gaby

GLOBAL SEVILLA, IJIN SEKOLAH NASIONAL NGAKU INTERNATIONAL

presiden-dan-gaby

Gabriella Sheriyl Howard semasa hidup

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA – Orang tua dari Gabriella Sheriyl
Howard (8), gadis cilik pelajar kelas III SD Global Sevilla School (GSS) di Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, yang tewas tenggelam di kolam renang sekolah itu, akhirnya menulis surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), mohon kepastian dan perlindungan hukum atas kasus yang menimpa putri sulungnya itu.
Dalam surat kepada Jokowi tertanggal 2 September 2016 lalu, kedua orang tua Gaby, panggilan gadis itu, Verayanti dan Asip mengurai secara jelas kronologi hingga prilaku GSS yang dinilainya tidak mau mengakui kelalaian, yang menyebabkan Gaby meninggal dunia. “Kami meminta kepastian hukum dari Pak Jokowi dengan harapan pihak istana memerintahkan kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Barat untuk menyelesaikan proses penyidikan. Kami merasa kecewa karena sudah setahun berlalu kasus ini pember-kasannya belum dianggap lengkap,” kata Verayanti.

Peristiwa naas yang menimpa Gaby terjadi pada 17 September 2015 lalu. Hingga kini berkasnya masih bolak- balik dari polisi ke Kejaksaan.

Kabar terakhir, jaksa penuntut umum memberikan catatan kepada penyidik untuk memeriksa dua saksi kunci lagi. Tapi hingga kini penyidik belum bisa menghadirkan dua saksi tersebut dengan alasan belum mendapat izin kedua orang tua saksi.

Padahal, sejauh ini sekitar 23 saksi diperiksa dan penyidik menetapkan tersangka guru olah raga Ronaldo Laturette. “Kurang apalagi ? “ kata Verayanti bertanya-tanya.

Nah, karena penanganan terkesan mandek, Vera dan Asip mengadu ke presiden dengan menyebut kasus yang menimpa Gaby karena dugaan kelalaian guru dan pihak sekolah.
GSS, katanya, melakukan se-dikitnya tiga perbuatan melawan hukum. Pertama, kolam renang dengan kedalaman 160 cm tanpa dilengkapi lifeguard dan saat keja-dian belum terpasang CCTV.
Kedua, satu guru mengawasi 15 murid di kolam renang tanpa menyeleksi terlebih dauhulu siapa diantara murid yang belum bisa berenang.

Ketiga, dianggap melanggar kurikulum. Misalnya pelajaran renang merupakan pelajaran wajib, saat murid berenang guru hanya berdiri di atas, guru justeru tidak tahu ada murid yang tenggelam. Peristiwa yang menimpa Gaby diketahui saat diabsen Gaby tak menyahut, guru bukannya mencari tapi melewati dengan memanggil nama lain, Gaby diketahui tenggelam setelah temannya yang telah selesai dites melihatnya.
“Berdasarkan keterangan teman-temannya, Gaby tenggelam setelah berusaha menolong temannya yang tidak bisa renang, namun tidak terpantau guru. Temannya yang mau tenggelam itu selamat karena menarik baju teman lainnya yang berada di pinggir kolam,” kata Verayanti.

Pada bagian lain suratnya, Vera dan Asip mencurigai Gaby cukup lama tenggelam tanpa diketahui pihak sekolah mengingat hasil keterangan No. 027/SK/X.MR/RSPIPI/ 2015 dari rumah sakit Pondok Indah, Puri Indah yang ditandatangani dr Veronica H Hadi praja yang menerangkan keluar cairan dari ETT cukup banyak berwarna keruh dan merah, dengan diagnosa dead and arrival. “Dari keterangan itu dapat dilihat anak kami meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit, karena guru GSS telat menyadari,” tulis Vera dan Asip kepada Presiden.

“Yang kami sesalkan pihak sekolah baik secara moral, agama, hukum dan sopan santun budaya ketimuran tidak mengakui kelalaiannya, dan menganggap kematian anak kami sebagai musibah dan kecelakaan murni,” tambah Vera dan Asip, dalam suratnya.

Vera dan Asip berharap presi-den dapat menginstruksikan jajaran kepolisian untuk percepatan pemberkasan agar kasus ini segera dapat disidangkan guna mengungkap fakta di balik peristiwa ini agar cepat terkuak. “Kami berharap pihak yang bersalah dapat bertanggung jawab,” kata Vera lagi.

Sayangnya, guru Ronaldo La-turette yang hendak dikonfirmasi sudah tak mengajar lagi di GSS. “Dia tak mengajar di sini lagi,” kata Wibowo saat Amunisi mengkonfirmasi ke GSS.
Begitu juga dengan Aderini Kencana M Sinurat, yang dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Barat mengaku sebagai koordinator kurikulum yang bertanggung jawab atas pemberlakukan kurikulum, yang menurut Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Drs H Samlawi, MM, terdapat pelanggaran.

Menurut H Samlawi, GSS hanya mengantungi izin sekolah nasional dan melakukan pembohongan publik bila menyebut sebagai sekolah internasional. “Kami dan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang datang ke sekolah itu menemukan sejumlah pelanggaran. Bahkan atas pelanggararan tersebut, Kasudin sudah memberikan surat peringatan keras kepada GSS, tertanggal 8 Oktober 2015 ditujukan kepada Kepala SDS Global Sevilla,” ujarnya.

Kata H Samlawi, pelanggaran-nnya antara lain soal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sampai 21 September 2015 GSS belum menetapkan KTSP. “Sampai saat itu GSS belum memiliki dokumen KTSP yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kasudin.

Pelanggaran lain, materi renang dalam kurikulum 2006 seharusnya merupakan sebuah materi pilihan namun di GSS menjadi materi wajib. Materi renang dalam kurikulum 2006 tercantum pada urutan standar kompetensi nomor 10, seharusnya diajarkan pada semester II. Sedangkan di GSS diajarkan pada semester I,” kata H Samlawi.

Menyangkut pelanggaran kurikulum ini, Aderini Kencana M Sinurat, sesuai pengakuan di Polres Jakarta Barat, seharusnya bertanggung jawab dan bisa dijadikan tersangka, bukan hanya guru Ronaldo Laturette saja. Aderini sudah di-periksa sebanyak dua kali.

KPAI Harus Aktif
Terkait kesulitan penyidik Polres Jakarta Barat dalam menghadirkan dua saksi kunci lagi, kedua orang tua korban akan kembali meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Kami akan memita KPAI proaktif lagi dalam membantu kami, terutama mendorong penyidik untuk menghadirkan saksi yang diminta jaksa,” ungkap kedua orang tua Gaby.

Sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2015, KPAI sudah menyurati Kapolres Jakarta Barat agar kasus ini dapat diproses secara serius, objektif dan transparan. “ KPAI juga meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian korban dapat diperiksa,” kata Wakil Ketua KPAI Putu Elvina, S.Psi. MM dalam suratnya.

Bila mengacu pada surat KPAI sudah semestinya penyidik dapat memeriksa dua saksi yang diminta jaksa. “Kami berharap surat yang kami kirim ke Bapak Presiden mendapat respon positif demi penegakan hukum,” ujar kedua orang tua korban dalam perbincangan, Rabu (28/9).

Oleh: *tim

(Visited 19.375 times, 1 visits today)

Simak Juga

IMG_20171109_101449

Sidang Ditunda, Penggugat JGC dan Investor Kecewa

Oleh Rukmana JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tunda sidang gugatan Erwin, kontraktor Jakarta Garden …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *