Jumat , 19 Januari 2018
Home / NASIONAL / PT. MPK Babat Hutan Gambut dan Anehnya Pejabat Bungkam

PT. MPK Babat Hutan Gambut dan Anehnya Pejabat Bungkam

Oleh: Rob/Dedy S

Bram
dokumen, Bram

KETAPANG, AMUNISINEWS.COM – Pengusaha dan pemerintah aktor utama perusakan lingkungan dan hutan yang begitu parah. Mereka membabat hutan  seenaknya.

Hal ini dikatakan Bram, SH kepada Amunisi, Sabtu (1/11/2017( di Ketapang.

Seperti kasus PT. MPK yang  melakukan aktivitas pembuatan kanalisasi di lahan gambut dinilai adanya potensi keterlibatan oknum pejabat penting di Desa Sungai Awan,  Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,  Kalimantan Barat.

“Hal itu dapat  dilihat dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016  dan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi dalam pembuatan kanal,” kata Bram.

Ikhwal yang menjadi pertanyaan besar adalah setelah kanal tersebut dibuat, lalu ada surat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memberikan sanksi kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK) karena kanalisasi tersebut telah menyalahi aturan dengan dasar bahwa lahan tersebut telah ditetapkan sebagai moratorium gambut yang sama sekali tidak boleh dirusak ataupun diubah status keadaan hutannya.

KLHK mengeluarkan keputusan Nomor SK.2341/mnlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2017 tentang penerapan sanksi administrasi: Mengehentian seluruh operasional kegiatan pada lokasi pemanfaatan lahan gambut tersebut sesuai peraturan perundang undangan melakukan yaitu penutupan/ penimbunan kanal yang telah dibuka di Kerok kelebaran 6 meter dan kedalaman 3-4 meter dilahan gambut, paling lama 20 hari kalender.

Memberikan status perizinan seluruh kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. MPK atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 48.440 hektar di provinsi Kalimantan Barat, paling lama 7 hari kalender.
Memberikan dan menjelaskan upaya-upaya dalam pemanfaatan serta perlindungan dan pengamanan hutan, paling lama 7 hari kalender.

Jika melihat dari keputusan KLHK, maka dapat disimpulkan bahwa PT.MPK yang telah melakukan aktivitas pembuatan kanal tanpa diketahui oleh Kementerian yang dimaksud. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap rusaknya areal gambut yang telah dibuat kanal dan sampai hari ini belum ditutup ataupun ditimbun.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami masyarakat yang peduli lingkungan hidup di wilayah kami, perusahaan yang membuat kanal sudah tentu ada izin atau rekomendasi dari pihak-pihak yang tidak diketahui oleh KLHK. Siapakah pihak-pihak tersebut? kami dari masyarakat meminta kepada pihak penegak hukum yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindak Tegas oknum yang merusak lingkungan dan mencari tahu yang telah merekomendasikan PT.MPK dalam pembuatan kanal merusak Hutan Gambut,” tegasnya.

“Ini diduga kesalahan yang fatal sudah seharusnya KLHK mencabut izin PT.MPK karena sudah merusak lingkungan hidup dan sudah seharusnya dilakukan dengan tindakan hukum tegas.’’ tambah Bram,SH.  pada  Amunisi.’’

Dalam beberapa waktu kedepan,katanya, perwakilan masyarakat akan ke Jakarta menemui  Presiden dan KLHK untuk memberitahukan ini semua secara tidak sepihak dengan menunjukkan dokumentasi-dokumentasi dilapangan dan membawa RKT dan RKL PT.MPK.

“Dalam hal ini pula kami akan melibatkan LSM WALHI, Green Peace dan beberapa wartawan untuk bertatap muka dengan Bapak Presiden dan Ibu Menteri Siti Nurbaya selaku KLHK.’ Undang-Undang, PP dan Perda diatur untuk izin yang pasif dengan pengawasan serta kontrol dalam pelaksanaan bentuk izin yang telah dibuat dan diatur dengan dana fantastis untuk sebuah pengawasan izin yang dibuat, namun fakta semua tidak ada pemantauan atau Kontrol dari Dinas terkait dengan Dana oprasional yang sudah ada di anggarkan tersebut, sehingga semua menjadi Abal-abal izin sepihak di miliki PT.MPK yang ada di Ketapang Kalbar.

’’ Pemerintah di Desak tanggung jawab terhadap kejahatan Perusak lingkungan dan Hutan tidak bisa lepas dari keterkaitan antara kepentingan pihak Modal dan kekuasaan cukong berdasi Cap Tikus, politik kepentingan Kekuasaan yang mana melanggar Tata Ruang, Undang Undang, dan Perda

’’ Selain pemberi izin alih fungsi lahan tidak berdasarkan aturan serta pertimbangan berdampak dan Daya dukung Lingkungan adalah perbuatan persekutuan serat persekongkolan melawan hukum.

KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melakukan pengawasan perizinan yang diterbitkan Gubernur dan Bupati/Walikota apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan pengawasan terhadap izin yang di terbitkan, apalagi bukan izin yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76 UU Nomor: 32 T.A.2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan ggidup penerapan Saksi Administrasi Penegakan hukum Pidana serta di tindak lanjuti berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
Manajemen PT.BSM-MPK mengundang apara awak media dan LSM, untuk sebuah off de record agar perusahan asing tersebut tidak dipublikasikan dan tidak mencuat kepermukaan. “Adapun arahan tuntutam masyarakat ke ranah hukum dan kebijakan dari daerah indikasi berbau minyak Angin Kepentingan Pribadi,’’ ungkap Bram, SH.

 

 

editor: maliki hd

 

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)

Simak Juga

pamsimas-1

LSM Gebrak Akan Laporkan PPK Pamsimas di Desa Balunijuk Merawang

Oleh Roby SUNGAILIAT, AMUNISINEWS.COM–Ketua LSM Gebrak Babel Suherman Saleh akan melaporkan PPK proyek PAMSIMAS Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *