Jumat , 19 Januari 2018
Home / ADVETORIAL / Surat Terbuka

Surat Terbuka

S U R A T T E R B U K A

KEPADA
YTH. BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI
ISTANA NEGARA, JAKARTA

Perihal :
Permohonan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak atas tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di samping sebelah kiri Gedung Arthaloka Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Photo0029_resized_2
Wilmar Rizal Sitorus, SH,MH

Dengan hormat,
Sehubungan dengan perihal pada pokok surat tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT. Mahkota Real Estate, saya tersebut nama di bawah ini :

Nama : Ir. RUDY PAMAPUTERA
Tempat/Tgl lahir : Pasuruan, 27 November 1936
Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Mahkota Real Estate
Alamat : Kantor Taman 3.3 Unit B1, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jaksel

menyampaikan kronologis Hak Hukum dan Hak atas Tanah Milik saya ( PT. MRE ) yang telah ‘’disandera’’ oleh, Kementrian Keuangan RI, MENEG BUMN, PT. TASPEN, PT. Arthaloka Indonesia dan Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selama 30 tahun ( Tahun 1985 s/d Sekarang Tahun 2015 ), sebagai berikut di bawah ini :

Tahun 1968 – 1970
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI No : Ad.12/2/15/70, tanggal 13-06-1970 PT. Archipelago ( Drs. WIDODO SUKARNO ) melakukan pembebasan tanah milik masyarakat seluas + 33.000 M2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav No 2 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI No : Ad.12/4/17/70, tanggal 21-12-1970 proses pembebasan tanah seluas + 33.000 M2 tersebut oleh PT. Archipelago dialihkan kepada PT. Mahkota Real Estate ( Ir. RUDY PAMAPUTERA ). PT. Mahkota Real Estate bersama-sama dengan Panitia Pembebasan tanah yang sengaja dibentuk oleh Drs. EDY DJADJANG DJAJA ADMADJA selaku Walikota Jakarta Pusat, melanjutkan Pembebasan Tanah milik masyarakat sampai selesai tuntas tanpa kendala atau tidak ada komplen dari masyarakat yang tanahnya telah dibebaskan.;

Tahun 1972 – Sekarang Tahun 2015
Terjadi hubungan hukum antara PT. Mahkota Real Estate ( PT. MRE ) dengan PT. TASPEN dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama, sehingga dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) yang dituangkan di dalam AKTA Notaris No 52, tanggal 29-02-1972. Dan substansi yang diperjanjikan antara lain adalah :
• Tanah MILIK PT. Mahkota Real Estate seluas 10.000 M2 dilepaskan haknya / dijual kepada PT. TASPEN dengan harga Rp.285.000.000,- Sehingga sisa Tanah MILIK PT. MRE : 33.000 M2 – 10.000 M2 = 23.000 M2 );

• PT. TASPEN akan membangun Gedung bertingkat di atas tanah tersebut untuk Perkantoran yang akan disewa-sewakan, dan Pengelolaannya dilakukan/ diserahkan kepada PT. Mahkota Real Estate ( PT. MRE ) dengan imbalan mendapatkan Jasa Pengelola sebesar 5% dari hasil sewa; ( Sejak Tahun 1982 Jasa Pengelolaan belum diterima PT. MRE ).;

Tahun 1982 Gedung bertingkat 17 lantai untuk Perkantoran yang pertama kali di Jakarta telah berdiri dan seluruh ruangan yang disewakan sudah terisi penuh. Gedung TASPEN milik Pemerintah, Penggagas berdirinya adalah Ir. RUDY PAMAPUTERA ( Alumni Institut Teknologi Bandung Th. 1964 ).;

Tahun 1985 (Awal “penganiayaan lahir dan batin)
Bahwa tanpa diawali dengan ; Pemeriksaan/ Audit Keuangan, pemberitahuan, terguran atau peringatan kepada PT. MRE selaku Pengelola Gedung TASPEN, pada tanggal 23-09-1985…bagaikan Petir di siang bolong dan seolah-olah di negara bar-bar yang tak berlaku aturan hukum, seorang Aparat yang mengaku selaku pimpinan Tim dari OPSTIB-PUS didampingi Aparat Kejaksaan Agung. Tanpa memperlihatkan sepotong pun Surat Perintah, atau Surat Tugas atau semacamnya, langsung menggrebek, menggeledah kantor PT. MRE dan mensita seluruh dokumen Asli PT. MRE, termasuk surat-surat Asli pembebasan tanah, surat-surat Kontrak/Sewa Ruang Kantor dan Aset PT. MRE berupa Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat ( Mobil ) serta beberapa bidang tanah di pinggiran kota Jakarta.;

Bahwa kemudian cukup hanya dengan mengatakan …’’kami adalah Tim dari OBSTIP PUSAT…’’ saya ( Ir. RUDY PAMAPUTERA ) dan Drs. WIDODO SUKARNO selaku direksi PT. MRE dan sebagai Pengelola Gedung TASPEN, Ditangkap dan dijebloskan ke dalam RUTAN SALEMBA dengan tuduhan ; ‘’melakukan Tindak Pidana Korupsi’’;

Catatan : Bahwa tidak berapa lama berselang, Pimpinan Tim OBSTIP yang melakukan penggerebekan, penggeledahan, pensitaan dan penangkapan tersebut, bersama Isterinya menjadi korban dan meninggal dunia akibat kehabisan Oksigen didalam Terowongan Mina di Arab Saudi.;

Bahwa hal yang ganjil dan menyakitkan secara Lahir dan Batin adalah ; sejak saya ditangkap, dipenjarakan dan perkara saya disidangkan sampai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun Penjara atas dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, saya tidak pernah mendengar Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim menyebutkan ; Berapa besar kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang saya lakukan. Tetapi, Tanah seluas + 23.000 M2 milik saya ( PT. MRE ) disita dan dirampas untuk negara Cq. PT. TASPEN. Sementara, Akta Notaris No 52 tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT. MRE dan PT. TASPEN diabaikan atau sama sekali tidak dapat diterima sebagai Barang Bukti untuk pembelaan saya selaku Terdakwa dalam persidangan.;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa yang saya alami dan rasakan langsung seperti uraian di atas, ditambah dengan penjelasan dan pendapat hukum yang saya terima terkait dengan Akta Perjanjian Kerja Sama No 52, terbesit pertanyaan dalam pikiran saya bahwa : Apakah sebenarnya saya telah ‘’dikriminalisasi’’ untuk kepentingan Pemerintah Cq. PT. TASPEN, Tim OBSTIP PUSAT dan PT. Arthaloka Indonesia…?

Bahwa namun demikian selaku warga negara yang taat hukum, sejak pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam Penjara, hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarat Pusat menjatuhakan vonis 14 tahun Penjara atas Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada saya, saya tetap menerima dan menjalani kehidupan di dalam penjara selama 9 (sembilan) tahun.;

Bahwa pada putusan Banding dan dikuatkan pula oleh putusan Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi, disebutkan bahwa ; “yang berwenang menentukan Hak Keperdataan adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Barang Bukti tanah seluas + 23.000 M2 yang dirampas untuk negara Cq. PT. TASPEN, adalah bersifat sementara”; ( Halaman 60 Putusan Perkara No. 339/Pid/1986/PT.DKI, tanggal 2 Februari 1987 ).;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam Perkara Nomor : 563.K/Pid/87, tanggal 02 Juli 1987, maka tanah seluas + 23.000 M2 yang dirampas namun ‘’bersifat sementara’’ tersebut, dikuasai oleh PT. TASPEN.;

Bahwa kemudian dengan Surat Nomor : 80 A/DIR/1988, tanggal 27 Februari 1988 Direktur Utama PT. TASPEN memberitahukan/ mengusulkan kepada Menteri Keuangan RI, bahwa : Telah mendirikan sebuah Perusahaan baru dengan nama PT. Arthaloka Indonesia ( anak perusahaan PT. TASPEN ). Dan Tanah seluas + 23.000 M2 ( Hasil Rampasan )tersebut TELAH DISERTAKAN MENJADI MODAL AWAL PT. ARTHALOKA INDONESIA.;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian melalui Surat Nomor : S-307/MK.013/1988, tanggal 29 Februari 1988 Menteri Keuangan RI menyatakan SETUJU; PT. TASPEN mendirikan Badan Usaha baru ( PT. ARTHALOKA INDONESIA ) sebagai anak perusahaan PT. TASPEN.;

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 1990 PT. Arthaloka mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN ). Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor.: 664/HGB/BPN/1991, tanggal 08-08-1991, maka pada tanggal 31-03-1992, terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No 205/Karet Tengsin atas nama PT. Arthaloka Indonesia, seluas 23.185 M2 , Gambar Situasi No 547/1991, tanggal 13-03-1991, yang akan berakhir haknya pada tanggal 30-03-2012.;

Catatan :
Menjadi pertanyaan adalah : Apakah dasar hukum dan tata cara/ ketentuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara ( PT. Arthaloka Indonesia ) seperti tersebut di atas, sudah sesuai dengan ketentuan/ Peraturan yang berlaku…? Dan apakah PT. Arthaloka Indonesia memiliki Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 205/Karet Tengsin tersebut, sudah sesuai dengan UUP No 5 Tahun 1960. Jo. PP No 10 Tahun 1961…?

Bahwa mempedomani Putusan Peradilan Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana antara lain pada amar putusannya menyatakan Tanah seluas + 23.000 M2 dirampas untuk Negara Cq/ diserahkan kepada PT. TASPEN ( BUKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN RI ) dan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Barang Bukti Tanah yang dirampas, ‘’bersifat sementara’’, maka tindakan hukum yang saya ( PT. MRE ) lakukan adalah sebagai berikut :
1. PT. MRE melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengajukan gugatan perdata kepemilikan hak atas tanah seluas + 23.000 M2 yang terletak di samping sebelah kiri Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat.; Pihak-pihak yang digugat adalah : PT. Arthaloka Indonesia, PT. TASPEN, Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Perkara No. 472-PK/Pdt/2000, tanggal 28-06-2000 Jo. No. 3664.K/Pdt/1996, tanggal 19-12-1997 Jo. No. 625/PDT/PT.DKI/1995, tgl 30-01-1996 Jo. No. 501/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Pst, tanggal 19-01-1995, Menyatakan :
* Tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di sebelah kiri/ samping Gedung Arthaloka di Jl. Jend. Sudirman Kav No 2 Jakarta Pusat, adalah MILIK PENGGUGAT ( PT. MAHKOTA REAL ESTATE ).;
* Untuk luas Tanah selebihnya/ sisanya ( yang berada dibelakang tanah 16.600 M2 , yaitu : 23.185 M2 – 16.600 M2 = 6.585 M2 adalah : MILIK TERGUGAT II ( PT. TASPEN persero ).;

3. Bahwa terhadap putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, telah dilakukan Eksekusi Pengosongan terhadap Tanah seluas 16.600 M2 MILIK PT. MRE, berdasarkan PENETAPAN Eksekusi Pengosongan No. 018/2004/Eks, tanggal 30-11-2004 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 018/2004.Eks, tgl 15-12-2004.;
Bahwa mempertegas kembali, berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 472-PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan Eksekusi Pengosongan Tanah objek perkara, yaitu :
• Tanah Milik PT. MRE adalah seluas 16.600 M2 terletak di sebelah Kiri/ samping Gedung Arthaloka di Jl. Jend. Sudirman Kav No 2 Jkt Pst.;
Dan :
• Tanah Milik PT. TASPEN Persero adalah seluas 6.585 M2 terletak di sebelah belakang tanah 16.600 M2 .;
Bahwa Eksekusi Pengosongan Tanah Pada Tahun 2004 dimaksud ditandai dengan PT. MRE menguasai kembali tanahnya seluas 16.600 M2 , dengan memagar keliling dan mendirikan Plang Pengumuman Tentang PT. MRE selaku Pemilik Tanah berdasarkan Putusan Perkara Nomor.: 472-PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2000.;

Bahwa MENTERI KEUANGAN RI, kembali mengajukan Gugatan PERLAWANAN terhadap PENETAPAN Pemberitahuan Eksekusi ( Anmaning ) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.: 48-PK/PDT/2009, tanggal 15 September 2009.;

Bahwa setelah tanah seluas 16.600 M2 tersebut dieksekusi selanjutnya dikuasai dan dipagar keliling oleh PT Mahkota Real Estate selama kurang lebih lima tahun, pada 5 April 2009 Tanah milik PT. MRE tersebut direbut dengan cara paksa oleh massa Preman suruhan pihak PT. Arthaloka, dengan alasan bahwa : Tanah dimaksud adalah MILIK NEGARA Cq. PT. Arthaloka Indonesia, berdasarkan Putusan Kasasi Gugatan Perlawanan yang dimenangkan oleh Menteri Keuangan. Pagar dan Plang Pengumuman milik PT. MRE dibuldozer sehingga rata dengan tanah.;

Bahwa Pengerusakan pagar dan Plang milik PT. MRE tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian setempat sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: 303/K/IV/2009.Sektro TA, tanggal 5 April 2009. Akan tetapi sampai sekarang Laporan Polisi tersebut TIDAK JELAS sampai dimana penanganannya.;

Bahwa Putusan Perkara No 48-PK/PDT/2009, tanggal 15 September 2009, sudah JELAS dan TERANG, Amar Putusannya ternyata hanya MENYATAKAN : TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor 018/2003.Eks yaitu : PENETAPAN Tentang Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan Tanah ( Anmaning ).;

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No. 472-PK/PDT/2000, tanggal 28 Juni 2000, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atas putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi Pengosongan, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanah dan Bangunan Nomor 018/2004.Eks, tgl 15-12-2004, PT. MRE mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat Nomor 205/Karet Tengsin An. PT. Arthaloka kepada BPN,;

Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta telah mengabulkan Permohonan PT. MRE, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :0196/HGB/BPN.32/BTL/2009, tanggal 28 September 2009 Tentang : Pembatalan Sertipikat HGB No 205/Karet Tengsin, Gambar Situasi Tanggal 13 Maret 1991 Nomor. 547/1991 seluas 23.185 M2 An. PT. Arthaloka Indonesia.;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat HGB No. 205/Karet Tengsin An. PT. Arthaloka Indonesia tersebut, secara hukum sudah membuktikan bahwa PT. Arthaloka Indonesia, PT. TASPEN dan Menteri Keuangan RI tidak lagi mempunyai hubungan hukum apapun terhadap tanah seluas 16.600 M2 milik PT. MRE tersebut.;

TANPA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG JELAS DAN TEGAS ; Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, PT. TASPEN dan PT. Arthaloka Indonesia : Tidak Tunduk Kepada Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, cukup jelas bahwa Tanah seluas 16.000 M2 yang terletak disamping sebelah kiri Gedung TASPEN, Jl. Jend. Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat, BUKAN ASET NEGARA. Ditambah lagi ketentuan Undang Undang yang mengatur tentang Pengelolaan dan Penghapusan Aset Negara sebagai berikut di bawah ini :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, Penghapusan Aset Barang Milik Negara adalah KEWAJIBAN DARI PENGGUNA BARANG/Kuasa Pengguna Barang AGAR DIBEBASKAN DARI TANGGUNG JAWAB ATAS ADMINISTRASI DAN FISIK DARI TANAH BARANG MILIK NEGARA yang telah beralih/ berpindah tangan karena PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TIDAK ADA UPAYA HUKUM LAGI.;

Bahwa Ayat (2) Pasal 36 UU No 5 Tahun 1960 mengatur bahwa : ‘’Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, wajib melepaskan atau mengalihkan Hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan; jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Hak tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan, maka Hak Guna Bangunan itu HAPUS KARENA HUKUM, dengan ketentuan, bahwa : Hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.;

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 : Pasal 20 Ayat (1) : ‘’Pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat Pasal 19 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun WAJIB melepaskan atau mengalihkan Hak atas tanah tsb kepada pihak lain yang memenuhi syarat’’.; Ayat (2) : ‘’Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dilepaskan atau dialihkan, maka Hak tersebut HAPUS KARENA HUKUM’’.;

Bahwa walaupun sudah ada Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi ; KAKANWIL BPN DKI Jakarta sudah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat HGB No 205/Karet Tengsin An. PT. Arthaloka Indonesia ; Ada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penghapusan Aset Negara, sebagaimana Peraturan yang telah disebutkan di atas, namun Hak Hukum dan Hak saya ( PT. MRE ) atas Tanah seluas 16.600 M2 sampai saat ini belum juga saya peroleh karena masih ‘’tersandera’’ justru oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sendiri.;

Bahwa seolah-olah tidak ada rasa malu atau abai terhadap sumpah atau janji. Terkesan tak peduli terhadap orang yang datang silih berganti menyampaikan isi hati. Sebenarnya membawa rejeki namun selalu takut dianggap korupsi…padahal, eS De eMnya yang tidak menguasai substasi materi, sehingga tak mampu lagi mencari dan menemukan solusi. Inilah warna warni Pegawai di negeri kita saat ini. Mengalami hal yang seperti ini, Siapa yang tidak sakit hati..?

Bahwa sudah 30 tahun lamanya saya dan keluarga merasa ‘’teraniaya’’ secara lahir dan batin. Usia saya sekarang sudah 79 tahun, tanah saya ( PT. MRE ) seluas 16.600 M2 tersebut masih dalam keadaan kosong. Bertahun-tahun telah dimanfaatkan orang lain, dijadikan lahan parkir dengan berbayar atau dipungut bayaran. Masyarakat mengetahui tanah kosong tersebut adalah milik PT. TASPEN atau PT. Arthaloka. Dan beberapa kali sudah saya coba masuk dan ingin mendirikan kembali Plang di atas tanah tersebut, namun SATPAM PT. Arthaloka yang selalu ‘’Ganas’’ menolak/melarang saya memasuki areal lahan tersebut. Sehingga setiap kali saya akan masuk ke tanah milik saya (PT. MRE) selalu tidak diizinkan.

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dan sadar bahwa usia manusia hanya terbatas, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan agar saya boleh menerima atau mendapatkan Hak Hukum dan Hak atas Tanah yang telah saya perjuangkan sejak Tahun 1972 tersebut.;

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, dipenghujung usia saya ini, kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk Pemerintah, sekaligus merehabilitir nama baik saya dan keluarga, dengan cara ; bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan permasalahan ini dengan prinsip atau syarat, Pemerintah Cq. PT. TASPEN/ PT. Arthaloka Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, memperoleh keuntungan dan saya ( PT. MRE ) dapat memperoleh Haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

Sebagai bahan pertimbangan lainnya pada kesempatan ini saya sampaikan informasi, bahwa ; berbagai macam latar belakang profesi maupun pejabat, datang silihberganti kepada saya menawarkan jasa untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini, namun semua hanya sia-sia atau tidak ada yang berhasil, sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit yang pada saatnya kelak akan menjadi penyebab kematian saya.;

Bahwa oleh karena pada saat sekarang ini tanah milik saya (PT. MRE) secara fisik masih dikuasai oleh pihak PT. Arthaloka Indonesia/PT. Taspen, dengan hormat memohon penjelasan,;Apakah pemerintah Cq Menteri Keuangan, Cq PT. Taspen, Cq PT. Arthaloka Indonesia ingin memiliki tanah seluas 16.600 M2 tersebut dasar hukum apa yang dapat digunakan agar keinginan tersebut tercapai./;Apa dasar hukum PT Arthaloka Indonesia tetap menguasai dan bahkan disinyalir telah memanfaatkan tanah tersebut menjadi tempat parkir dengan dipungut bayaran, sementara saya atau pihak PT MRE sebagai pemilik tanah tidak diperkenankan untuk menguasai, memiliki dan memanfaatkannya,/:

Demikian Surat Terbuka ini saya buat dan saya sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, walau dengan rasa pesimis atau tidak pasti sampai kepada Bapak, oleh karena birokrasi & protokoler yang tidak mudah bagi masyarakat untuk bersurat maupun berdialog dengan Bapak.
Atas perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, pada kesempatan pertama, saya ucapkan terimakasih. Tuhan Memberkati Bapak.

Jakarta, 07 September 2015
Hormat kami,
PT. Mahkota Real Estate
Presiden Direktur
Ir. RUDY PAMAPUTERA

Kuasa Hukum PT. Mahkota Real Estate
WILMAR SITORUS, SH.,MH PRENDY HUTAPEA, SH

Tembusan Surat Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menko POLHUKAM
2. Yth. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
3. Yth. Menteri Keuangan
4. Yth. Menteri Negara BUMN
5. Yth. Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang
6. Pertinggal
————–
Catatan Redaksi: surat terbuka ini sesuai surat asli yang ditandatangani oleh Ir Rudi Pamaputera dan kuasa hukumnya Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH dan Prendy Hutapea, SH

(Visited 110 times, 1 visits today)

Simak Juga

Bupati Natuna Drs. H. Hamid Rizal, M.Si, saat mengambil sumpah jabatan para pejabat

Drs. H.A. Hamid Rizal M.Si, Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional Auditor di Pemkab Natuna

ADVERTORIAL NATUNA, AMUNISINEWS.COM —Bupati Natuna Drs. H.Abdul Hamid Rizal M.Si melantik PNS dalam Jabatan Pengawas …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *