Pertimbangan DPD RI Terkait Calon Anggota BPK RI

Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23F ayat (1) mengatur bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan diresmikan oleh Presiden.

Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPD RI melakukan proses penyusunan pertimbangan terhadap calon anggota BPK RI.

Ketua DPR RI telah mengirim surat dengan Nomor: PW/09428/DPRRI/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 perihal penyampaian nama-nama calon Anggota BPK RI sebanyak 16 (enam belas) calon Anggota dan telah diterima oleh Pimpinan DPD RI pada tanggal 22 Juli 2021.

Penyusunan pertimbangan terhadap pemilihan ke 16 Calon Anggota BPK RI masa jabatan periode 2021—2026, dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelaahan berkas administrasi calon anggota BPK RI antara lain meliputi telaah latar belakang pendidikan, usia, pengalaman kerja dan keahlian, serta jabatan.

2. Penyusunan mekanisme dan kriteria penilaian terhadap calon anggota BPK RI. Kriteria penilaian difokuskan pada aspek: Kompetensi tentang BPK (tugas dan fungsi BPK), Hubungan BPK RI dengan DPD RI, Integritas, Visi dan Misi, Pengalaman dan Kepemimpinan.

3. Pemaparan visi dan misi serta tanya jawab dengan calon Anggota BPK RI. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prinsip kaidah dan tata seleksi calon pejabat publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan norma hukum, amanat konstitusi dan peraturan perundangundangan serta prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

4. Penilaian terhadap calon anggota BPK RI berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Penentuan urutan calon anggota BPK RI yang direkomendasikan berdasarkan nilai yang diperoleh. Berdasarkan tahapan penilaian dan kriteria penilaian,DPDRI menyusun peringkat calon anggota berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai terendah sebagai berikut:

NO. NAMA
1 La Ode Nusriadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CPA
(Aust.)., ACPA, CfrA., CSFA.
2 Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA., CFrA.
3 Dadang Suwarna, Ak
4 Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E., Ak., S.H.,
M.H., M.Sc., Ak., CfrA., CA., CFE
5 Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E*
6 Muhammad Syarkawi
7 Ir Widiarto
8 Teuku Surya Darma
9 Nelson Humiras Halomoan, SE., Macc., Ak., CFE.,
CA, CPA (Aust), Asean CPA, CAMS
10 Dr. Shohibul Imam, CA, CPA
11 Harry Zacharias Soeratin, Dr. SE., Ak., MM.Acc.,
CA., EPC., CRGP*
12 Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H.
13 R. Hari Pramudiono S.H., M.M
14 Muhammad Komarudin., S.H., M.H.
15 Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P.
16 Ir. Mulyadi

Dalam rangka penyusunan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud, DPD RI melalui Komite IV melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap ke 16 calon, dan telah dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2021 bertempat di Gedung B DPD RI.

Tahapan kegiatan tersebut diikuti oleh 15 (lima belas) calon anggota BPK RI, dan 1 (satu) calon tidak dapat hadir atas nama Ir. H. Mulyadi.

Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan, secara khusus DPD RI memberikan catatan sebagai berikut: Terdapat 2 (dua) nama Calon Anggota BPK (yang diberi tanda bintang) yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Pasal 13 ayat (j) “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara”.

Terhadap catatan ini kami memberikan kewenangan kepada lembaga terkait untuk memutuskannya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya