Inilah Kesalahpahaman Publik terhadap RUU PKS

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meluruskan berbagai kekeliruan dan kesalahpahaman sejumlah kelompok masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang saat ini masih dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak, saling mengisi dan meluruskan kesalahpahaman tersebut,” ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).

Apalagi, lanjut Tobas sapaan akrab Anggota Komisi III DPR RI ini, ada yang menyatakan (RUU) ini pesanan Barat, ini mendukung kebebasan seksual, ini pesanan LGBT (kelompok lesbian, gay, biseksual transgender), dan sebagainya yang bukan substansi (RUU) penghapusan kekerasan seksual.

“Jadi saya memastikan, RUU PKS hanya mengatur pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, bukan mengatur soal kebebasan berhubungan badan atau soal keluarga,” tegasnya.

Taufik juga menjelaskan, isu sentral yang menjadi fokus RUU PKS adalah terkait kekerasan. Ketika belajar hukum, ada tata hukum, ada kamar-kamar pembahasan.

“Kamar pembahasan RUU ini adalah kekerasan, yang semua pihak pasti berusaha menghapus kekerasan, tetapi (RUU) ini secara spesifik mengatur kekerasan seksual,” jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa narasi-narasi keliru tentang RUU PKS hanya akan membuat korban semakin terpojok. Padahal, negara punya tanggung jawab melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kejahatan itu tidak lagi terulang.

“Semakin kita menarasikan keliru, kita akan membebani korban. Korban punya harapan RUU itu segera diundangkan. Korban berharap ada aturan hukum yang bisa memberi perlindungan. Harapan negara hadir membantu pencegahan dan pemulihan korban,” sebutnya.

RUU PKS ini, menurut Taufik, masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. RUU itu jadi usulan atau inisiatif Baleg DPR RI.

“Kelompok agama, seluruh kelompok masyarakat untuk menyebarkan pemahaman yang tepat mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I ini. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya