RUU BUMDes Bukan RUU Pertama yang Diinisiasi DPD

RUU BUMDes diinisiasi dan disusun oleh DPD karena memang ada dasar  hukumnya, yaitu Putusan MK no 92/2012 dan no 79/2014.

Kedua putusan tersebut secara eksplisit disebutkan: Pertama, bahwa kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah. Kedua, bahwa kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II/ sebelum tahap persetujuan. Ketiga, bahwa DPD memiliki wewenang ikut menyusun Prolegnas pembahasan RUU dilakukan oleh tiga lembaga (DPR, DPD, dan Presiden) secara tripartit.

“Point-point dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah menjelaskan secara gamblang bahwa empowerment yang diberikan kepada DPD bukan dimaksudkan untuk melampaui kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPR, namun kewenangan itu diberikan secara proporsional sesuai amanat konstitusi,” kata Wakil Ketua DPR RI Mahyudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Khususnya, ungkapnya lagi, merujuk pada pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, di mana MK telah menyatakan konstitusional kewenangan DPD dalam : a.Mengajukan RUU; b.Ikut membahas RUU; c.Persetujuan RUU; d. Penyusunan Prolegnas

Pertimbangan terhadap RUU, hal ini perlu dikemukakan dalam menanggapi statement salah satu Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi, yang mengaku heran tentang pentingnya kehadiran RUU BUMDes  padahal menurutnya setiap wilayah telah memiliki struktur masing-masing baik mengenai pemerintahan maupun badan usahanya. Bahkan dalam statement tersebut Sudjadi sempat mengeluarkan kata-kata yang menggelitik dan terkesan melecehkan, yaitu kata “dagelan”.

“DPD RI selama ini telah bekerja keras serta berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah khususnya di desa-desa  dengan inisiasi RUU BUMDes ini. Sangatlah tidak pantas jika upaya sekeras itu ditanggapi dengan kata ‘dagelan’. Lagipula tidak jelas, kata itu ditujukan kepada siapa? Apakah terhadap Lembaga DPD RI? Atau terhadap 3 (tiga) kementerian terkait yang ia sebutkan yaitu Kemendagri, Kemendes, atau KemenPUPR? Terlepas dari pihak manapun yang dimaksud oleh Sudjadi, jelas bahwa statement itu bukan hanya merendahkan Lembaga DPD RI yang secara konstitusional berdiri sejajar kedudukannya dengan DPR RI, tapi juga akan mencederai perasaan masyarakat dan Daerah yang kami wakili,” tegas Mahyudin.

Reaksi bernada negatif dari anggota DPR seperti itu muncul, menurut Mahyudin, selain karena kurangnya pemahaman terhadap aturan kelembagaan dan mekanisme perundangan yang diatur konstitusi, juga karena tidak mengetahui  semangat lembaga DPD RI yang mengusung amanat dari daerah (khususnya desa), yang bertujuan agar terjadi pengurangan/ penghilangan disparitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi antara pusat dan daerah, terutama di Desa.

Perlu diketahui bahwa RUU BUMDes  bukanlah RUU pertama yang di inisiasi oleh DPD. Sejak tahun 2010 DPD RI juga telah menginiasi lahirnya RUU Kelautan yang akhirnya masuk Prolegnas dan diundangkan pada tahun 2014, mekanismenya juga sama, tidak diajukan melalui sinkronisasi di Baleg DPR, melainkan langsung ke Pimpinan DPR untuk dimasukkan dalam Prolegnas. (Rilis)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Kanti W Janis: Koperasi Pilihan Utama Mewadahi Proses Kreatif dan Hasilnya

Penulis dan advokat Kanti W Janis mengatakan, badan usaha berbentuk koperasi dapat menjadi solusi bagi para penulis yang selama...

Berita Lainnya