Covid-19 Masih Tinggi, LaNyalla: Optimalkan Posko Desa

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian terhadap tingginya peningkatan kasus Covid-19 di 9 provinsi. LaNyalla meminta pemerintah provinsi terkait melakukan penanganan pandemi Covid dengan lebih serius.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan adalah Jawa Tengah (naik 2.952 kasus), Bali (naik 1.094 kasus), Papua Barat (naik 667 kasus), Kalimantan Tengah (naik 553 kasus), Sulawesi Barat (naik 295 kasus), Aceh (naik 247 kasus), NTB (naik 208 kasus), Maluku (naik 167 kasus), dan Jambi (naik 41 kasus).

“Peningkatan kasus yang masih terjadi memang perlu menjadi perhatian mengingat pemberlakuan PPKM sudah dilakukan cukup lama, tapi belum ada kemajuan signifikan di 9 daerah. Pemda harus mengevaluasi di mana letak kekurangannya sehingga PPKM belum menunjukkan hasil optimal,” kata LaNyalla, Jumat (20/8/2021).

Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan kepala daerah di 9 provinsi tersebut untuk segera mengambil tindakan penanganan ekstra. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid.

“Forkopimda di 9 daerah yang tingkat kasusnya masih tinggi harus merapatkan barisan. Cari akar permasalahan, kemudian temukan solusinya, dan implementasikan secara bersama,” tuturnya.

LaNyalla juga menyoroti laporan Organisasi Kesehatan Dunia per 18 Agustus. Dalam Situation Report-68 WHO, disebutkan masih ada 6 provinsi di Indonesia yang berada di tingkat penularan tinggi korona, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah.

Ke-6 provinsi itu masih berada di level tertinggi penularan komunitas (CT4) dalam kasus mingguan Covid-19 per 100 ribu populasi, dan tingkat kematian per 100 ribu populasinya pun masih tinggi. WHO menyarankan pembatasan tetap dilakukan dan vaksinasi Covid di wilayah ini dipercepat.

“Laporan dari Satgas Covid dan WHO itu menunjukkan pembentukan dan kinerja
posko yang belum maksimal, maka harus segera diperbaiki, mulai dari tingkat posko terkecil di desa-desa yaitu posko RT/RW,” ungkap LaNyalla.

Jika masih ada daerah yang belum membentuk posko RT/RW, Ketua DPD RI meminta pengurus desa segera membentuknya. LaNyalla mengingatkan agar produktivitas posko-posko desa ditingkatkan.

“Agar mempermudah koordinasi dalam usaha penanganan pertama pada kasus Covid di lingkungan RT/RW. Karena pengurus RT/RW ini berada di garis paling depan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mereka penyangga utama pengawasan lingkungan,” sebutnya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya