SKB Jilid III Diapresiasi Banggar DPR RI

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka berbagi beban utang bersama (burden sharing), khususnya dalam menyerap Surat Berharga Negara.

Kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Jilid III berdampak positif, yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan.

“Saya selaku Ketua Banggar DPR memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan burden sharing ini, sekaligus bangga terhadap kemauan bergotong-royong dari BI, bahkan kontribusi gotong-royongnya sejak awal pandemi. Saya juga memberikan apresiasi kepada Saudari Menkeu atas kerja kerasnya mencari banyak breakthrough menghadapi tahun tahun fiskal yang sulit ini,” ujar Said dalam keterangan pers di Jakarta,Selasa (24/8/2021).

Ketidakpastian ekonomi domestik sangat tinggi seiring pandemi Covid-19 yang masih belum berlalu. Setidaknya selama tiga tahun anggaran sejak 2020-2022, Indonesia tak kuasa menghindarkan diri dari pembiayaan utang.

Said menjelaskan pada tahun 2020, Indonesia bergantung pada pembiayaan utang sebesar Rp1.229,62 triliun dan pada tahun 2021 pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan utang sebesar Rp961,5 triliun.

Namun tingginya kebutuhan terhadap pembiayaan utang berdampak panjang.

Salah satunya, beban bunga utang yang harus dipikul di kemudian hari. Termasuk pada tahun-tahun sulit akibat pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya ini berupa beban pokok dan utang pada tahun tahun sebelumnya. Akibatnya, Debt Service Ratio (DSR) terus naik.

“DSR kita pada tahun 2020 sebesar 46,42 persen, tahun 2021 naik ke level 49,9 persen dan pada tahun 2022 diperkirakan naik ke level 51,93 persen,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Namun di tengah tekanan pembayaran pokok dan bunga utang ini, pemerintah dan BI telah membagi beban bersama. Terbaru, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah telah membuat kesepakatan baru melalui SKB Jilid III.

“Saya kira, burden sharing ini sangat positif. Apalagi, ini didesain dengan mengacu pada pengelolaan fiskal moneter yang prudent, kredibel dan integritas,” imbuh Said.

Berdasarkan SKB Jilid III ini, BI berkontribusi pada seluruh biaya bunga untuk biaya vaksinasi dan penanganan kesehatan melalui skema private placement. BI akan menyerapnya dengan maksimum limit Rp58 triliun pada tahun 2021 dan Rp40 Triliun pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan neraca BI.

Selain itu, masih kata Said, jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI dengan kesepakatan tertulis antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKB Jilid III. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Kanti W Janis: Koperasi Pilihan Utama Mewadahi Proses Kreatif dan Hasilnya

Penulis dan advokat Kanti W Janis mengatakan, badan usaha berbentuk koperasi dapat menjadi solusi bagi para penulis yang selama...

Berita Lainnya