Pertegas Posisi DPD agar Bikameral Efektif

Dalam forum executive brief bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, peneliti senior LIPI R Siti Zuhro yang hadir sebagai pembicara dengan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Siti mengatakan DPD perlu mempertegas posisinya sebagai “penyambung lidah rakyat” di daerah. Digarisbawahi bahwa DPD sebagai perwakilan wilayah menjadi penting untuk ditegaskan karena keberadaan DPD tidak hanya sekadar membagi tugas antara dalam dan luar negeri, sebagaimana praktik parlemen di Amerika Serikat, melainkan juga memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah di tingkat nasional.

“DPD berperan sebagai lembaga penyeimbang DPR agar fungsi checks and balances di parlemen dapat berjalan. Saat ini posisi DPR terlalu kuat dan dominan dan menciptakan hubungan yang terlalu seirama antara DPR dan eksekutif. Jika posisi DPD dipertegas, maka akan ada checks and balances, sehingga produk yang dihasilkan parlemen akan lebih efektif dan komprehensif,” kata Siti Zuhro dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan posisi DPD harus diefektifkan dalam sistem bikameral, untuk membahas setiap RUU ataupun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari parlemen. “Dewasa ini, persoalan kenegaraan semakin kompleks dan memerlukan cara pandang yang lebih komprehensif, setiap perundang-undangan yang dihasilkan oleh parlemen harus bisa menyentuh kepentingan dari semua pihak, bukan hanya berbasis pada orang atau kelompok masyarakat, tapi juga secara wilayah, di sinilah DPD bisa sangat efektif berperan,” jelas Mahyudin.

Executive Brief DPD RI yang berlangsung pada Kamis 26 Agustus 2021 diilaksanakand Gedung Parlemen, yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan dihadiri para pimpinan Alat Kelengkapan DPD, dalam format diskusi sangat aktif dan menarik. Dalam kesempatan tersebut, Siti Zuhro juga menekankan, betapa pentingnya penataan ulang sistem parlemen, karena dinilai urgen dan relevan dilakukan agar parlemen bisa melaksanakan tugas secara maksimal dan agar Indonesia bisa cepat mengakhiri sistem yang rancu, yang hanya membuat proses konsolidasi demokrasi makin tak jelas, tak terukur. dan tak pasti.

“Perlu dicarikan solusi terhadap peningkatan kapasitas lembaga parlemen dan kualitas anggota parlemen agar tercipta rasionalitas politik dalam konteks demokrasi dan keteraturan pemerintahan,” pungkas Siti Zuhro. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya