Biaya Politik Mahal Awal Mula Korupsi dan Rusaknya Demokrasi

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan umum (Pemilu), Pilpres, Pileg, maupun Pilkada selama ini, telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia. Sehingga melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih.

“Mengapa? Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan ‘isi tas’ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir),” sebut Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam acara ‘RUMPI’ dengan tema “Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati?” yang disiarkan live streaming YouTube Gelora TV, Jumat (3/9/2021).

Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.

“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Dan baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap,” tambahnya lagi.

Fahri berpandangan, bahwa kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat.

“Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tetapi sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Ia mengatakan, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.

“Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau, kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya,” ujar Fahri.

Namun menurut Fahri, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara seperti misalnya menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.

“Dengan modal pulsakan sebenarnya orang sudah bisa mendengarkan ceramah kita. Partai Gelora ingin menemukan akarnya, sehingga kita mencanangkan dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politiknya,” tandas Fahri. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya