Kehadiran Oposisi Membuat Indonesia Tetap dalam Koridor Pancasila dan UUD NRI

Konstitusi di Indonesia tidak mengatur soal oposisi. Namun kehadiran kelompok politik di luar koalisi pemerintah yang disebut oposisi turut berkontribusi untuk menyeimbangkan demokrasi. Menurut Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid, dengan melakukan prinsip check and balances serta melaksanakan amanat rakyat, berapa pun jumlah partai dan anggota dewan oposisi berperan menyelamatkan praktik demokrasi di Indonesia agar tetap dalam koridor Pancasila dan UUD NRI 1945. Ia mengatakan itu saat bertemu dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Jakarta Selatan, Minggu (5/8/2021).

Apabila ada pihak yang mempertanyakan kegunaan oposisi di tengah mayoritas mutlak partai di parlemen yang berkoalisi dengan pemerintah, ujarnya, maka sangat penting untuk memperhatikan aturan konstitusional bahwa DPR juga berperan mengawasi dan mengontrol pemerintah, dari mana pun latar belakang organisasi politik anggota DPR tersebut. Apalagi, lanjutnya, dalam memperhatikan fakta dan di namika di parlemen.

“Memang partai koalisi di DPR mencapai 85%. Tetapi apakah efektif meloloskan semua maunya koalisi dan membuat peran partai-partai non koalisi menjadi tidak diperlukan?” tanyanya.

Walaupun jumlah partai oposisi sedikit, kata Hidayat, kelompok ini sudah melakukan berbagai pencapaian, bahkan mendapat dukungan dari partai-partai non oposisi juga. Misalnya, PKS dan Demokrat yang di luar koalisi berhasil menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU itu kini sudah tidak ada di Prolegnas.

Meski jumlah partai oposisi sedikit, ujarnya, bukan berarti tidak bekerja efektif. Namun ia mengakui di satu sisi ada yang berhasil, banyak juga yang diputuskan secara voting sehingga partai mayoritas yang memenangkan keputusan.

Hidayat lalu menunjuk beberapa keberhasilan non koaliasi. Di antaranya, kritikan PKS tentang Peraturan Presaiden (Perpres) Investasi Miras. Perpres tersebut kemudian ditarik dan diperbaiki oleh Presiden.

Contoh lainnya, kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) terkait dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang menghilangkan frasa agama. Demikian halnya dengan Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan banyak tokoh umat Islam. Kamus ini diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

Kebijakan tersebut, kata Hidayat, juga dikoreksi.

“Oleh karena itu, bila ada yang mempertanyakan kegunaan oposisi di parlemen, bukti-bukti itu hanya sedikit dari banyak contoh. Jadi, oposisi sangat berguna, apabila mempertimbangkan penyelamatan demokrasi dan ketaatan pada aturan konstitusi,” ujarnya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Kanti W Janis: Koperasi Pilihan Utama Mewadahi Proses Kreatif dan Hasilnya

Penulis dan advokat Kanti W Janis mengatakan, badan usaha berbentuk koperasi dapat menjadi solusi bagi para penulis yang selama...

Berita Lainnya