Konstitusi Bisa Diubah atau Tidak, Sesuai Keperluan dan Keinginan Rakyat

Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 harus diperlakukan sebagai The Living Constitution atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa diubah atau tidak, sesuai keperluan dan keinginan rakyat. “Contohnya, kini sedang hangat wacana tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD. Itu boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan jika memang berdampak baik. Yang tidak boleh adalah, proses amendemen dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu,” kata Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Senin (6/9/2021).

Ia menyampaikan itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa” yang digelar Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima MPR periode 2019-2024 dari MPR periode 2014-2019, untuk melakukan pengkajian amendemen terbatas UUD terkait PPHN dengan payung hukum TAP MPR.

Menurutnya, MPR sangat berhati-hati karena di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN. Yakni, tujuh Fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan tiga fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. Sementara itu, MPR periode saat ini dan masyarakat juga terjadi perbedaan pendapat soal itu.

Arsul Sani mengatakan, amendemen hanya bisa terwujud melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya pada ayat (1) berbunyi ‘Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat’.

“Di MPR sampai saat ini usul tersebut belum ada. Saya sendiri berharap agar PPHN, jika memang baik untuk rakyat Indonesia dan sebagai jalan memperlancar perjalanan bangsa ini menuju cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera, mesti mendapat dukungan. Arah ke sana sudah terlihat dengan banyak yang sepakat soal PPHN-nya. Tinggal bagaimana mencari jalan tengah untuk pembahasan payung hukumnya. Rakyat harus bersabar, sebab saat ini negara dan kita semua sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dalam diskusi berlangsung dengan protokol kesehatan ketat ini juga hadir pembicara lain, yakni Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya