Cegah Pelanggaran PPKM Butuh Penegakan Aturan yang Konsisten

Banyaknya pelanggaran yang terjadi saat pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) rawan memicu peningkatan penularan Covid-19. Untuk meredam euforia masyarakat itu diperlukan edukasi yang masif dan konsisten dalam penegakan aturan PPKM. “Saat terjadi pelonggaran kebijakan, mulai banyak terjadi pengabaian aturan PPKM yang berlaku. Kondisi ini rawan memicu peningkatan penyebaran virus korona di masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, pelanggaran terhadap sejumlah aturan yang diberlakukan dalam pengendalian Covid-19 itu merupakan pertanda belum terbentuknya pemahaman yang utuh di masyarakat terkait tata cara berkegiatan dalam keseharian di masa pandemi. Padahal, selama belum ditemukan obat yang mampu mengatasi paparan Covid-19, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh kita adalah dengan mencegahnya.

Berbagai aturan yang diberlakukan dalam kebijakan PPKM berlevel, jelasnya, adalah dalam upaya mencegah masyarakat terpapar virus korona. Konsekuensi dari kebijakan tersebut, kita tidak bisa lagi sepenuhnya berkegiatan seperti sebelum pandemi.

Oleh karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, untuk memutus rantai penyebaran virus korona di Tanah Air perlu pemberlakuan norma baru di tengah masyarakat dalam kegiatan keseharian. Bentuk-bentuk norma baru itu antara lain, pengaturan cara berkumpul mulai dari pembatasan jumlah orang yang berkumpul, waktu berkumpul, hingga persyaratan wajib mengenakan masker dan yang berkumpul sudah divaksin Covid-19.

Rerie menegaskan, langkah yang tepat dalam menyambut mulai membaiknya sejumlah indikator pengendalian Covid-19 di Tanah Air saat ini bukan dengan euforia dan bebas mengabaikan semua aturan PPKM. Namun, justru harus lebih disiplin dalam melaksanakan aturan PPKM yang di dalamnya terdapat sejumlah aturan yang wajib dilaksanakan dalam rangka membangun norma baru dalam keseharian.

Ia mengungkapkan, di sejumlah negara yang mengklaim lebih dulu berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, belakangan kembali terjadi ledakan kasus positif Covid-19 akibat masyarakatnya tidak mematuhi kebijakan disiplin protokol kesehatan.

Rerie berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah tidak hanya membuat serangkaian aturan atau kebijakan pengendalian Covid-19 semata, tetapi juga harus memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa mematuhi kebijakan dan aturan tersebut dengan baik. Dengan demikian, lanjutnya, upaya mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan berbagai aturan itu merupakan langkah penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Masyarakat, jelasnya, membutuhkan contoh bagaimana norma baru itu dilakukan di berbagai aspek dalam keseharian. Dalam menanamkan kesadaran tersebut tentu saja dibutuhkan pengawasan yang konsisten dan transparan. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya