Pernyataan Politik Amien Rais Tidak Berbasis Data, Menyesatkan Publik

Pernyataan Amien Rais semakin tidak menunjukkan kelasnya sebagai seorang politisi akademisi dan akademisi yang menjadi politisi. Sebab, pernyataan politiknya sering tidak berbasis data valid dan tidak obyektif, sehingga akhirnya menyesatkan publik. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan itu saat dimintai komentarnya menanggapi pernyataan Amien Rais tentang masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Basarah, Amien Rais sudah beberapa kali melontarkan pernyataan yang bersifat tuduhan berbasis halusinasi pribadinya sendiri.

“Sebagai seorang mantan Ketua MPR RI yang saat itu masih menjadi lembaga tertinggi negara, Amien Rais seyogyanya memberi pernyataan yang membimbing nalar publik agar tercerahkan, dan bukan menyesatkan,” kata Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang (Unisma) itu, Selasa (7/9/2021).

Ia menegaskan, wacana MPR RI melakukan amendemen UUD NRI 1945 sesungguhnya sudah muncul sejak dikeluarkannya Rekomendasi MPR masa bakti 2009-2014 dan 2014-2019, ditindaklanjuti pembahasannya oleh MPR RI masa bakti 2019-2024.

Amien Rais, ujar Basarah, seharusnya melakukan riset langsung apakah dalam dokumen usulan amendemen UUD ditemukan adanya naskah yang membahas atau mengusulkan perubahan masa jabatan presiden. “Jawabannya pasti tidak ada sama sekali,” terang Ketua DPP PDI Perjungan itu.

Amien Rais, lanjutnya, juga seharusnya melakukan riset terhadap sikap-sikap resmi pimpinan partai politik, apakah ada yang setuju terhadap wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode? “Jawabannya juga tidak ada satu pun pimpinan partai politik yang lewat pernyataan resmi mereka menyetujui hal itu,” tegas Wakil Ketua Lazisnu PBNU tersebut.

Sementara itu, dari sisi sikap Presiden Jokowi sendiri, sudah berkali-kali Jokowi mengatakan akan selalu taat konstitusi dan tidak ingin masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. “Bahkan Pak Jokowi mengatakan, orang yang mengusulkan wacana tersebut adalah orang yang ingin mencari muka dan ingin menjerumuskannya,” jelas Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu.

Anggota parlemen dari daerah pemilihan Malang Raya itu juga menegaskan, tuduhan yang mengatakan bahwa ada kelompok PDI Perjuangan tidak resmi telah merencanakan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sejak 2019, merupakan tuduhan yang merendahkan derajat intelektual Amien Rais sendiri.

“Mengapa demikian? Karena seharusnya Amien Rais memahami bahwa PDI Perjuangan adalah partai resmi dan sah diakui negara, AD ART PDI Perjuangan tidak mengenal adanya istilah ‘PDI Perjuangan tidak resmi’. Kami tidak punya dualisme dalam kepemimpinan PDI Perjuangan di semua tingkatan. PDI Perjuangan solid dan tegak lurus sepenuhnya pada kepemimpinan demokrasi terpimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” urai Anggota Komisi X DPR RI itu.

Basarah menegaskan, Instruksi Megawati kepada seluruh anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan sangat jelas dan tegas, bahwa perjuangan untuk amendemen UUD yang diperintahkan hanyalah amendemen terbatas UUD NRI 1945 yang menyangkut dikembalikannya wewenang MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)/Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak menyentuh pasal-pasal lainnya, termasuk pasal tentang masa jabatan presiden.

Dengan demikian, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI itu, pernyataan Amien Rais tentang adanya skenario mengubah UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah pernyataan halusinasi yang bertujuan untuk memprovokasi dan menyesatkan nalar publik. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Kanti W Janis: Koperasi Pilihan Utama Mewadahi Proses Kreatif dan Hasilnya

Penulis dan advokat Kanti W Janis mengatakan, badan usaha berbentuk koperasi dapat menjadi solusi bagi para penulis yang selama...

Berita Lainnya