Junimart Girsang Ingatkan Kewajiban Kementerian PUPR

Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang mempertanyakan keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional. Hal itu diungkapkannya mengingat kondisi kerusakan jalan nasional Merek – Sidikalang diperbatasan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang hingga kini tak kunjung mendapatkan perbaikan, padahal keberadaan jalan tersebut menjadi akses utama penghubung ke empat Kabupaten kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Karo.

“Di mana keseriusan dari Kementerian PUPR menjalankan program Presiden, untuk mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata internasional kalau kondisi jalannya saja tak kunjung diperbaiki, seperti kondisi jalan nasional Merek – Sidakalang ini,” ujar Junimart di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Menurut wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Sumut III itu tidak ada alasan bagi Kementerian PUPR untuk membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung, karena dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata super prioritas Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan memperlebar pembangunan seluruh infrastruktur yang menjadi daerah kawasan Danau Toba.

“Karena Kabupaten Dairi juga merupakan bagian dari Kawasan Danau Toba, selain itu, jalan nasional Merek – Sidikalang juga merupakan akses utama menuju empat Kabupaten kawasan Danau Toba lainnya. Sehingga ada kewajiban bagi Kementerian PUPR untuk serius melakukan perbaikan dan pemeliharaan,” tegas politisi kelahiran Kabupaten Dairi itu.

Sementara guna mempercepat perbaikan atas kerusakan jalan tersebut, serta peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, Junimart Girsang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dairi serta Pemerintah Provinsi Sumut segera dan intens melakukan koordinasi komunikasi dengan Kementerian PUPR.

“Tidak boleh ada pembiaran, agar terjadi percepatan dalam perbaikan jalan ini. Bupati Dairi dan Gubernur Sumatera Utara, harus segera membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Wakil Rakyat-nya di DPRRI,” tandasnya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya