Jaksa Agung ST Burhanuddin Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman

Jaksa Agung ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jumat (10/9/2021). Burhanuddin juga resmi menyandang gelar profesor. Pengukuhan berlangsung di Unsoed, Purwokerto.  “Jaksa Agung ST Burhanuddin profesor dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya pada Ilmu Keadilan Restoratif. 

Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37421/MPK.A/KP.05.00/2021 tanggal 11 Juni 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (12/9/2021).

Leonard menyebut, Unsoed memiliki pandangan bahwa dalam proses penegakan hukum, Jaksa Agung terus menyuarakan kepada para Jaksa untuk menggunakan hati nurani.  “Saya sebagai Jaksa Agung, tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral, dan saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas. Oleh karena itu, saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam hati nurani,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung pun mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15/ 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif. Yang telah diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020.

“Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini lahir untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materiil dan hukum formil. Yang saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat,” sebut Kapuspenkum Kejagung.

Leonard juga mengungkapkan, kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para Jaksa sebagai pengendali perkara pidana, dalam melihat realitas hukum. 

“Masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu, yang kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Hukum Berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebijakan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan restoratif,” lanjutnya. 

Keadilan Restoratif merupakan regulasi pertama di Indonesia yang dapat menjangkau usia dewasa.

Konsep keadilan restoratif sebelumnya hanya untuk pelaku anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berdasarkan data Kejaksaan, lanjutnya, selama satu tahun telah terdapat sebanyak 304 perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif. 

Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu lintas. 

“Jika kita hitung secara matematis, dalam rentang waktu satu tahun berarti hampir setiap hari akan ada satu perkara pidana untuk dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif,” tutur Leonard. 

Dengan kehadiran Peraturan Kejaksaan ini, Jaksa Agung mengharapkan dapat menjadi pedoman atau role model dalam penyusunan Revisi KUHAP yang saat ini belum mencerminkan pendekatan keadilan restoratif di dalamnya. 

Leonard melanjutkan, Jaksa Agung menyampaikan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan atau prosecutorial discretion oleh Penuntut Umum. 

“Yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas dominus litis. Yang hanya dimiliki oleh Jaksa,” ujarnya. 

Diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku atau rechtmatigheid dengan asas kemanfaatan atau doelmatigheid yang hendak dicapai. 

Penghentian penuntutan ini berbeda dengan penghentian penyidikan. Syarat yang dibutuhkan dalam penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP. Yaitu, tidak diperoleh bukti yang cukup, bukan peristiwa pidana, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan kadaluarsa. 

“Syarat tersebut sudah menjadi ketentuan yang rigid, sehingga tidak boleh ada alasan lain di luar itu untuk menghentikan penyidikan,” terangnya. 

Hal ini berbeda dengan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Yaitu penghentian ini bersifat atau ber-area kebijakan dari tahapan proses penuntutan. 

Meskipun perkara telah dinyatakan lengkap, Penuntut Umum masih memiliki diskresi untuk menentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. 

Kewenangan ‘menentukan’ inilah yang oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di Indonesia, telah memberikan batas-batas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif yang penuh dengan muatan hati nurani.
Filosofi Peraturan Kejaksaan ini adalah untuk melindungi masyarakat kecil. Hal esensial dari Keadilan Restoratif yaitu pemulihan. 

“Pemulihan kembali akan kedamaian yang sempat pudar antara korban, pelaku, maupun masyarakat,” lanjut Leonard. 

Leonard menambahkan, semua penjelasan itu disampaikan Jaksa Agung saat prosesi pengukuhan Prof Dr ST Burhanuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Kanti W Janis: Koperasi Pilihan Utama Mewadahi Proses Kreatif dan Hasilnya

Penulis dan advokat Kanti W Janis mengatakan, badan usaha berbentuk koperasi dapat menjadi solusi bagi para penulis yang selama...

Berita Lainnya