Fraksi NasDem MPR Belum Melihat Urgensi Amendemen

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan fraksi-nya sampai saat ini menyatakan masih belum melihat urgensi untuk melakukan perubahan (amendemen) terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang terkait perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. “Bahkan, hampir semua fraksi yang ada di MPR tidak pernah kita ada diskusi soal itu (perpanjangan masa jabatan presiden), yang dibicarakan betul hanya soal Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN,” tegas Basari berbicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema “Urgensi PPHN dalam Pembangunan Nasional” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Idenya saat ini yang muncul, menurut politisi Partai NasDem ini, adalah amendemen terbatas dalam bentuk ingin memasukan PPHN kembali ke dalam UUD 1945, termasuk memberikan kewenangan MPR untuk menyusun PPHN sebagai pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Memang ada dua pendapat yang muncul. Ada yang setuju kita lakukan dalam amendemen kelima, dan ada juga yang berpendapat itu bisa saja terjadi kita masukan ke dalam Undang-Undang. Dua pendapat inilah yang masih berkembang dan menurut saya sebagai satu diskursus dalam satu pengkajian, itu sangat sah-sah saja,” ujarnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya, terkait dengan amendemen terbatas, menurut Tobas sapaan Taufik Basari, ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan bahwa ketika diputuskan melakukan amendemen terbatas, apakah bisa dipastikan itu terbatas? Apakah kemudian tidak membuka kotak Pandora?

“Membuka kotak Pandora menurut saya mungkin-mungkin saja bisa terjadi dalam suatu proses amendemen kelima dalam amendemen terbatas. Kenapa? Karena begini, ketika kita melakukan perubahan terhadap 1 atau 2 Pasal, kan kita ingin PPHN saja,” ujarnya.

Tapi, diakui Tobas hal itu tidak tertutup kemungkinan akan melebar, karena pastinya dalam membahas PPHN, harus melihat Pasal-Pasal lain, mengingat Pasal-Pasal di dalam konstitusi itu saling kait berkait. Sama seperti waktu melakukan amendemen 1, 2, 3, dan 4, di mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya, terkait apakah dulu evaluasi seperti apa, dulu kan kita sudah hapuskan kewenangan MPR untuk membentuk GBHN, kenapa kita masukkan lagi.

“Apakah kemarin, keputusan MPR yang dulu ketika melakukan amendemen ke-3 yang menghapus GBHN itu keliru? Kan harus ada jawaban dulu tuh, kenapa dulu sudah kita hapus kita masukkan kembali, keliru nggak? Apa yang menghambat negara ini,” sebutnya.

Kemudian waktu dulu menghapus GBHN di dalam amendemen ketiga, itu juga sebagai konsekuensi dari MPR yang tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang tidak lagi presiden sebagai mandataris MPR? Apakah dengan mengembalikan seperti nuansa yang dahulu, inikan pertanyaannya?

Bagaimana posisi MPR, apakah tetap seperti ini lembaga tinggi negara hasil perubahan undang-undang dasar, hasil amendemen atau kembali lagi seperti dulu sebagai lembaga tertinggi negara, bagaimana posisi presiden dengan MPR, hubungan seperti apa.

“Karena itu tadi, saya membayangkan suatu amendemen itu seperti gempa tektonik, karena itu harus kita lihat bagaimana terkait dengan kedudukan MPR, kedudukan Presiden, bagaimana dengan Otonomi Daerah, Musrembang yang ide pembangunan berupa gagasan dari bawah, bukan dari haluan dan sebagainya, itu pertanyaan-pertanyaan,” beber dia.

Jadi soal materi sendiri menurut dia, masih perlu diperdalam lagi oleh Badan Pengkajian MPR, supaya pertanyaan-pertanyaan muncul pada saat ini ketika isu soal atau gagasan soal amendemen ini menjadi bahan pembicaraan, harus bisa menjawabnya, demikian Taufik Basari. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya