Komite III DPD Serap Aspirasi Keolahragaan di Banten

Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, dapat ditempuh melalui pembangunan nasional di bidang keolahragaan. Hal ini menjadi keniscayaan, mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 menghendaki tujuan bernegara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Menurut Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Indonesia membutuhkan desain besar keolahragaan, terkait pembinaan, pengelolaan dan pengembangan keolahragaan nasional, sehingga pada akhirnya akan memunculkan atlet-atlet berprestasi. Dengan demikian, atlet-atlet yang menjadi juara itu karena desain tersebut, bukan faktor kebetulan atau by accident.

“Dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 69, diusulkan alokasi 2% APBN dan APBD untuk keolahragaan nasional. Hal ini merupakan bentuk komitmen Komite III DPD dalam memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga,” jelas Sylviana ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Pandangan DPD terhadap RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Banten, Senin (13/9/2021).

Senator asal DKI Jakarta ini juga mencontohkan PON Papua hampir batal. Namun atas upaya DPD yang menghadirkan Kemenpora, KONI, KOI, dan pihak-pihak terkait, PON Papua bisa tetap dilaksanakan. Pemda diharapkan mendukung PON Papua dengan menyediakan anggaran untuk tim, baik atlet maupun official sehingga PON ini akan sukses dan atlet meraih prestasi.

Sementara itu, Senator asal Kalimantan Utara Hasan Basri mengingatkan, keberhasilan usulan 2% sangat membutuhkan dukungan para kepala daerah, dan kelak jika berhasil, dibutuhkan komitmen pelaksanaan UU ini.

“Jangan sampai seperti dana pendidikan, banyak daerah belum bisa melaksanakan 20% anggaran pendidikan,” katanya.

Sedangkan Senator asal Jawa Tengah
Bambang Sutrisno menyoroti soal nasib pelatih yang melahirkan atlet berprestasi, agar bisa diakomodir untuk menjadi pegawai di BUMN atau pemerintahan, melalui revisi UU ini, tuturnya.

Senada diungkapkan Senator asal Maluku Mirati Dewaningsih yang mengusulkan agar standarisasi bonus atau penghargaan bagi atlet yang berprestasi perlu menjadi perhatian bersama. “Jika bonus tidak jelas atau tidak standar, maka atlet tidak tertarik untuk berlomba,” kilahnya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...

Berita Lainnya