Fahri Sebut Fenomenal Soal Keberhasilan Jaksa Agung Terapkan Restorative Justice

Belum lama ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Ia dianugerahi gelar Profesor Kehormatan karena dinilai berhasil menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Burhanuddin mengenalkan gagasan hukum berdasarkan hati nurani. Yakni, cara mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dengan berpijak pada kemanfaatan dan kepastian hukum secara bersamaan dengan melibatkan komponen hati nurani.

Langkah Burhanuddin ini dianggap mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah fenomenal, karena di samping telah menghadirkan keadilan bagi masyarakat bawah dalam kasus tindak pidana ringan, di sisi lain juga menunjukkan usaha serius bagi penegakan kasus besar seperti korupsi Asabri dan sebagainya.

“Saya membaca utuh pidato pengukuhan Guru Besar Jaksa Agung di Unsoed itu. Pidato ini memberi harapan bagi masa depan penegakan hukum demokratis di Indonesia, sesuatu yang sedang ditunggu,” tulis Fahri Hamzah, melalui akun twitter pribadinya @Fahrihamzah, dikutip Kamis (15/9/2021).

Fahri mengurai pokok-pokok pikiran Jaksa Agung seraya menyebutnya sebagai solusi atas kekakuan penerapan hukum selama ini. Menurut dia, gagasan Jaksa Agung memiliki arti sangat penting yang akan mengubah wajah sistem peradilan pidana di Indonesia.

Karena sudah terlalu lama Indonesia mengadopsi dan menjalankan sistem hukum kolonial yang retributif, yakni berorientasi pada penghukuman atau pemidanaan. “Kita sudah merdeka bahkan beralih menjadi negara demokrasi modern tapi hukum masih otoriter,” ungkapnya.

Bukan tanpa alasan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini memberi tempat tersendiri pidato Jaksa Agung di hatinya. Selaku mantan pimpinan Komisi III DPR RI 2009-2014, ia cukup memahami persoalan sistem hukum yang mesti dibenahi.

Bahkan di penghujung masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI tahun 2019, ia bersama anggota DPR lainnya hampir saja mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU KUHP) dan UU Lembaga Pemasyarakatan.

“Namun, dua proses revisi yang telah mengadopsi paradigma hukum modern itu ternyata harus gagal dan tertunda karena satu dan lain alasan. Karenanya, saya menyambut tinggi ketika ide-ide besar itu ternyata landas dalam pikiran Jaksa Agung,” tandasnya.

Fahri memandang pikiran tersebut mesti diarusutamakan agar menjadi mazhab politik hukum baru dalam sistem peradilan Indonesia. Pikiran itu juga perlu mendapat respon lanjutan dari Presiden Joko Widodo dan Legislator DPR RI, termasuk Lembaga Yudikatif agar melahirkan langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis bagi penyempurnaan sistem hukum di Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih pada Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin atas pikiran besar ini. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, dan selamat atas gelar baru sebagai Profesor ilmu keadilan restoratif di Unsoed. Vivant Professores!” ujar Fahri.

Restorative justice masih menurut Fahri, yang mengutip pernyataan Burhanuddin adalah bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani teraplikasi dengan baik. Selaku penuntut umum tertinggi, Burhanuddin mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Hasilnya, hingga Agustus 2021 sudah terdapat 304 perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

“Dengan kata lain, dalam setiap hari hampir ada satu perkara yang bisa selesai dengan jalan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat,” tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya