Komite I DPD Audiensi secara Fisik Soal Materi Muatan RPP Otsus Papua

Komite I DPD RI menggelar audiensi secara fisik yang dipimpin langsung Wakil Ketua I Komite I DPD RI Filep Wamafma yang juga sebagai Ketua Pansus Papua DPD . Audiensi yang menghadirkan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun beserta jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Papua tersebut, membahas masukan daerah atas materi muatan RPP Otsus Papua, secara terbuka di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Filep menjelaskan keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang berdirinya NKRI. Mengingat secara geografis dan politik wilayah Papua masih tertinggal dibanding Provinsi lainnya di Indonesia, Otonomi Khusus bagi Papua diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan berbagai bidang sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lain.

Pada kesempatan tersebut Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan yang dilakukan DPD khususnya Komite I yang telah memperjuangkan usulan-usulan terhadap Perubahan UU Otsus Papua yang dibahas pada saat Rapat Tripartit dengan DPR RI dan pemerintah, yang melahirkan sebuah UU baru yaitu UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otsus Papua.

“Kami sangat berbangga hati dan mengapresisasi perjuangan yang telah dilakukan Komite I DPD RI. Sangat luar biasa, dari 2 pasal yang semula sangat disangsikan kemudian dapat berubah menjadi 19 pasal, setidaknya sudah sedikit memenuhi harapan kami,” ujar Rumasukan.

Ia menambahkan dibutuhkan badan khusus dalam Pengelolaan Dana Otsus Papua ini, namun jangan sampai badan khusus dimaksud menjadi bentuk lain yang menyaingi pemerintah. “Harapan kami agar badan khusus tersebut dapat lebih efektif dalam menunjang peningkatan kapasitas daerah dan transfer pengetahuan sebagai badan pembelajaran bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Papua untuk pengelolaan manajemen, koordinasi dan pengawasan yang baik dalam sebuah pemerintahan,” ungkap Rumasukun.

“Memang dalam pembahasan Revisi Otsus lalu, saya dan Bapak Yorris telah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini. Hal ini menjadi perhatian bagi kami di DPD. Jika berbicara soal badan khusus, harus setingkat dengan menteri, di mana kantornya berpusat di Jakarta namun di bawahnya ada perwakilan provinsi,” jelas Wakil Komite I DPD itu.

Filep juga manginformasikan beberapa waktu yang lalu, Komite I DPD juga telah menerima usulan terkait materi muatan RPP Otsus Papua dari DPRPB. Diharapkan filep dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi masukan-masukan yang berharga bagi pemerintah dan dapat disinkronkan pada saat pembahasan.

“Saya berterimakasih atas aspirasi yang disampaikan ini, Timja Otsus Papua Komite I DPD RI akan tindaklanjuti masukan ini, harapan saya semoga dokumen yang disampaikan ini sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh DPRPB dalam beberapa waktu lalu, dapat disinkronkan dalam pembahasan bersama pemerintah,” jelas Filep.

Hadir dalam rapat tersebut Muhammad Musaad (Asisten Bidang Pembangunan dan KESRA), Derek Y Hegemur (Kepala Biro Hukum), Nus Weya (Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah), Epius Hugi (Kepala Biro Umum & Protokol), Yohanis Walilo (Kepala BAPPEDA), Welliam R Manderi (KASAT POL PP dan BPBD), Frets J Boray (Kepala Dinas ESDM), Semuel Siriwa (Kepala Dinas Pertanian), dan Robby Kayame (Kepala Dinas Kesehatan). (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya