Kejati Sumsel Tetapkan Tiga Tersangka Tipikor Hibah dari Dana APBD Pemprov Sumsel

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan tersangka terhadap tiga orang terkait Dugaan Tipikor dalam pemberian dana hibah dari Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Dan Tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang

“Salah satu tersangkanya adalah AN, Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01 / L.6 / Fd.1 /01 / 2021 tanggal 22 Januari 2021 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-14 / L.6 / Fd.1 / 09 / 2021 tanggal 22 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-11/L.6/fd.1/09/2021 tanggal 22 September 2021,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Dua tersangka lainnya, seperti diungkapkan Leo, adalah MM mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan LPLT seorang PNS.

Dijelaskan, Pemprov Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang guna pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan rincian pada tahun 2015 dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2015 menyalurkan dana hibah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); pada tahun 2017 dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah).

Penganggaran dana hibah tersebut, diungkapkan Kapuspenkum, tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan di antaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima Dana Hibah dan hanya berdasarkan Perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya jugatidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta.

“Kemudian lahan pembangunan masjid tersebut semula dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah sepenuhnya aset Pemprov, ternyata sebagian milik masyarakat. Pembangunan masjid juga tidak selesai dan akibat dari penyimpangan itu Kerugian Keuangan Negara ditaksir Rp 130.000.000.000 (seratus tiga puluh milyar rupiah),”ungkap Leo.

Dijelaskan peran masing-masing tersangka antara lain AN sebagai gubernur menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Kemudian MM selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dan dalam penggunaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan, tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya.

Untuk ketiga tersangka ini, telah dilakukan penahanan dalam perkara lainnya, yaitu AN berstatus Tersangka pada Tipikor pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019, yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung; MM berstatus Tersangka pada Tipikor pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019, saat ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung; sedangkan LPLT, berstatus Terpidana pada kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Pakjo Palembang.

“Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Kapuspenkum. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya