Amendemen Diperlukan dalam Evaluasi Konstitusional Indonesia

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung menyakini wacana amendemen kelima atas UUD 1945 sangat diperlukan dalam mengevaluasi konstitusional Indonesia. Evaluasi dalam konstitusional dinilai suatu keharusan karena dapat menguatkan sistem demokrasi.

“Kita tidak perlu khawatir adanya wacana amendemen, karena amendemen ini diperlukan dalam mengevaluasi konstitusi kita dalam penguatan demokrasi Indonesia seperti kewenangan DPD. Karena selama ini kehadiran DPD seperti tidak membawa manfaat yang optimal,” ucap Tamsil Linrung saat Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Lobi Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Tamsil Linrung menjelaskan wacana amendemen diibaratkan kotak pandora maka ada kekhawatiran masyarakat akan disusupi kepentingan-kepentingan suatu kelompok tertentu. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat seperti isu wacana jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode.

“Secara komprehensif amendemen diperlukan, memang banyak berpendapat jangan hanya PPHN tapi yang lain juga diperhatikan. Artinya amendemen bukan sesuatu yang tabu, sebab itu sangat memungkinkan. Lebih memungkinkan bila dalam amendemen, fungsi DPD diperkuat,” harapnya.

Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Abdul Kholik menjelaskan haluan negara ini menjadi simpul di legislatif dalam menyambungkan tiga kamar di parlemen. “Haluan negara ini bisa mengharmonisasikan kelembagaan. MPR sebagaimana fungsinya, DPR sebagaiman fungsinya, dan DPD juga demikian,” terangnya.

Abdul Kholik menambahkan bila berkaca pada kondisi seperti ini perjalanan pembangunan untuk pencapaian tujuan bernegara digariskan konstitusi seperti tak tentu arahnya. Sulit dikonstruksikan dalam bentang tahun ke depan dalam pembangunan bangsa. “Selama ini haluan dan arah pembangunan tidak menjadi kesadaran kolektif komponen bangsa. Terutama para pemimpin di pusat dan daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier menilai DPD tidak memiliki kewenangan seperti Utusan Daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut telah berpindah ke partai politik (parpol), dan DPR yang merupakan kepanjangan tangan parpol. “DPD baru sejajar kedudukannya dan kewenangannya dengan DPR dalam hal sebagai anggota MPR. Hanya dalam kedudukannya sebagai anggota MPR RI saja,” tegasnya.

Fuad Bawazier juga menilai mengubah Pasal 22D UUD 1945 merupakan tugas yang berat. Lantaran DPR dan parpol akan merasa keberatan jika Pasal 22D diubah. “Mengubah Pasal 22D nampaknya akan sulit. Tetapi secara tidak langsung melalui penguatan MPR, maka otomatis kedudukan anggota DPD RI akan sejajar DPR,” lontarnya.

Pada kesempatan ini juga, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Laode Masihu Kamaluddin menambahkan dirinya merupakan salah satu pencetus terbentuknya DPD. Ia mengutarakan eksistensi awal terbentuknya DPD RI tidak seperti sekarang yang tidak memiliki kewenangan.
“Terbentuknya DPD yakni permasalahan yang tidak bisa di-cover parpol atau DPR. Tapi implementasinya DPD tidak mempunyai perpanjangan tangan. Itu sebetulnya DPD lahir, sekarang kewenangannya dimandulkan,” paparnya.

Laode juga menilai GBHN merupakan suatu instrumen Pancasila untuk membangun peradaban Indonesia. Artinya, GBHN menjadi visi dan misi yang terarah dalam pembangunan nasional.

“Visinya adalah sebuah strategi maka amendemen ini seharusnya menyeluruh. Jika dulu di zaman Orde Baru ada oligarki kaum intelektual. Namun saat ini oligarki pengusaha, memang bahaya oligarki pengusaha dan parpol bila banyak kepentingan. Sistem oligarki saat ini tidak memihak kepada rakyat tapi penyelenggara negara sehingga harus ada konsep yang kuat,” harap Laode. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya