Komite IV DPD Susun Pertimbangan atas RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

DPD RI melakukan kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komite IV Sukiryanto. Kunjungan kerja ini dalam rangka Penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Ruang Rapat Cakrabuana IPP Sumedang, Kamis (30/9/2021).

Yakni berbagi pandangan dari semua pihak dalam mendorong RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Daerah.

Ketua Komite IV menyampaikan ada beberapa output yang diharapkan dari kunjungan kerja yang dilaksanakan. Dalam kunjungan ini Komite IV DPD RI mengharapkan memperoleh gambaran mengenai sejauh mana masyarakat daerah peduli terhadap perpajakan yang ada di Indonesia, dan memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat daerah khususnya para pelaku usaha terhadap RUU KUP.

“Selain itu, kami ingin memperoleh informasi secara jelas mengenai pertumbuhan penerimaan perpajakan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang, dan yang terakhir kami ingin mengetahui informasi secara komprehensif mengenai berbagai permasalahan dan kendala dalam pencapaian target perpajakan,” paparnya.

Hadir pada kegiatan kunjungan kerja Ketua Komite IV Sukiryanto selaku beserta Wakil Ketua dan Anggota Komite IV DPD RI, dan diterima oleh Asisten Administrasi Nasam. Selain itu, tampak hadir juga Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Didi Kurdi Salkasaputra, Kepala BAPPENDA serta Kepala BPKAD Kabupaten Sumedang.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Nasam menyampaikan, esensi dari pembahasan yang dilakukan bersama unsur DPD RI saat itu yakni terkait perpajakan, terdapat beberapa sektor perpajakan yang memerlukan adanya revisi pada undang – undang sehingga bagi daerah nanti ada manfaat atau ada timbal balik yang didapatkan.

Dijelaskan Nasam, karena daerah yang memungut, tentu saja nantinya akan ada bagi hasil dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak yang bisa lebih baik lagi.

“Tadi juga dibahas mengenai Pajak PBB Sektor PPPK yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat, dan DPD memberikan usulan agar Sektor PPPK ini bisa dikelola oleh daerah sehingga nanti akan lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh daerah,” pungkasnya.

Di sisi lain Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Didi Kurdi Salkasaputra menyampaikan beberapa masukan yang diharapkan bisa menjadi bahan pembahasan di Komite IV DPD. Ada beberapa poin yang diharapkan bisa menjadi pembahasan di Komite IV DPD. Pertama untuk ke depannya di undang-undang pajak daerah itu ada pemberian pendelegasian kewenangan daerah dalam memperoleh pajak dari tempat hiburan seperti tempat wisata.Kedua, mengenai pajak UMKM diharapkan bisa menjadi pemasukan bagi pajak di daerah dengan mempertimbangakn batasan – batasan yang jelas untuk mengaturnya.

“Terakhir mengenai pajak dari iklan di media baik di stasiun televisi maupun radio. Alangkah baiknya pajak iklan di media ini di akomodir pajak dari media mana yang masuk ke pusat dan pajak dari media mana yang bisa masuk ke daerah,” pungkasnya. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya