Hidayat Tegaskan Pemerintah agar Perjuangkan Aspirasi Umat untuk Beribadah Umroh

Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bisa tidaknya umat muslim Indonesia melaksanakan ibadah umroh tergantung pemerintah Saudi Arabia, mulai di Kementerian Haji dan di atasnya lagi tentunya Raja Saudi Arabia. Karenanya, Hidayat mengaku kalau Komisi VIII DPR sudah berkali-kali mengusulkan agar pemerintah memperjuangkan aspirasi umat Islam dan aspirasi Komisi VIII DPR RI.

“Aspirasi kami, yang pasti seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi apapun sangat mendukung bila pemerintah melakukan upaya yang lebih maksimal lagi dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak Saudi Arabia,” kata Hidayat berbicara dalam FGD “Dialektika Demokrasi: Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Namun dalam konteks ini, menurut HNW sapaan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak cukup hanya dengan kedutaannya tetapi langsung antarmenteri atau bahkan presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) agar bisa berkomunikasi langsung dengan Raja Salman. Hal ini penting untuk juga disampaikan, karena ada beberapa hal untuk didialogkan secara langsung.

Pertama, Saudi Arabia memang sudah membuka umroh tetapi dengan pengetatan-pengetatan dan dengan persyaratan-persyaratan. Bahkan, ada empat negara yang dikenal sebagai pelaksana umroh yang terbesar yaitu Turki, India, Mesir, dan Indonesia belum diizinkan untuk melaksanakan umroh.

“Jadi bukan hanya Indonesia, tiga negara yang saya sebutkan tadi itu juga belum diizinkan, padahal keempat negara ini adalah pengirim jamaah umroh terbesar,” sebut Hidayat sambil menambahkan, kalau ukurannya terkait dengan vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki sebesar 53%, Indonesia baru sekitar 18%, itu lebih tinggi dari India yang hanya 16%, sementara Mesir masih di bawah 10%.

Jadi kalau melihat kepada fakta ini, menurut Hidayat, sesungguhnya pemerintah Indonesia bisa menjadikan ini sebagai bagian dari diplomasi, yang disampaikan bahwa capaian vaksinasi di Indonesia sudah tinggi presentasenya. Apalagi dengan fakta tentang penurunan jumlah yang meninggal akibat Covid-19, maupun yang terserang sudah terjadi pelandaian yang sangat signifikan.

“Metinya juga menjadi bagian dari yang bisa dikomunikasikan oleh pemerintah Indonesia kepada Saudi Arabia secara langsung, baik kepada menteri kesehatannya maupun kepada Raja Salman,” ujarnya.

Tetapi, masih menurut Hidayat, ada hal yang menjadi perhatian pihak Saudi Arabia kepada pihak Indonesia, di mana beberapa hari yang lalu Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan publik bahwa Indonesia akan mempeketat kedatangan dari warga yang berasal dari Amerika Serikat, dari Turki dan Saudi Arabia.

“Sekali pun Saudi Arabia tingkat terkena covid-nya sudah rendah, tapi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan disebutkan warga dari Saudi Arabia harus dikenakan karantina secara langsung. Dan saya mendengar dari kedutaan besar Saudi Arabia,” sebut dia. (Rilis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya