Mahyudin

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam perjuangan aspirasi daerah. Adanya aspirasi daerah yang diperjuangkan DPD di tingkat pusat, akan mencegah adanya disintegrasi bangsa dan dapat memperkuat...

Badan Kerja Sama Parlemen Dorong IK-CEPA sebagai Wadah UMKM Menuju Pasar Global

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mengadakan seminar Dialog Indonesia-Korea Selatan dengan mengusung tema “Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dan UMKM Daerah, Kolaborasi Ekonomi dan Fasilitasi Perdagangan ke Pasar Korea Selatan”. Kegiatan ini dibuka Wakil Ketua...

Perkuat Realisasi Serapan, PURT DPD Bahas Refocusing Anggaran

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI memperkuat realisasi penyerapan anggaran. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui refocusing anggaran. Hal itu terungkap dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di...

Apresiasi Gubernur Banten yang Siap Dukung Penguatan Bikameral

Anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Banten pada Kamis (9/9/2021) lalu. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahyudin, diterima langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. Pertemuan...

Pertegas Posisi DPD agar Bikameral Efektif

Dalam forum executive brief bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, peneliti senior LIPI R Siti Zuhro yang hadir sebagai pembicara dengan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Siti mengatakan DPD perlu mempertegas posisinya sebagai “penyambung lidah rakyat” di daerah....

Sistem Bikameral Belum Mampu Mewujudkan Fungsi Check and Balance

DPD RI akan terus mengupayakan adanya sistem bikameral yang efektif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selama ini sistem ketatanegaraan yang ada dinilai masih belum dapat menciptakan sistem parlemen yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kondisi sistem perwakilan...

RUU BUMDes Bukan RUU Pertama yang Diinisiasi DPD

RUU BUMDes diinisiasi dan disusun oleh DPD karena memang ada dasar  hukumnya, yaitu Putusan MK no 92/2012 dan no 79/2014. Kedua putusan tersebut secara eksplisit disebutkan: Pertama, bahwa kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah. Kedua,...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Penguatan DPD Ciptakan Dorongan dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran sangat besar dalam...
- Advertisement -spot_img